DPRD Sleman: Permukiman Layak Tanpa Kumuh merupakan Hak Dasar Masyarakat
Tempat tinggal yang memadai haruslah layak dihuni. Selain dapat menyediakan ruang yang cukup bagi penghuninya.
Tempat tinggal yang memadai haruslah layak dihuni. Selain dapat menyediakan ruang yang cukup bagi penghuninya.
DPRD Sleman bersama Pemkab Sleman tengah membahas Raperda tentang Penataan Gudang.
Pembelajaran inklusif merupakan sistem layanan bagi anak berkebutuhan khusus dilayani di lembaga pendidikan maupun sekolah reguler.
Pansus III DPRD Sleman terus mematangkan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi. Pembahasan Raperda ini dinilai penting untuk melindungi dan menumbuhkembangkan koperasi di masyarakat.
Panitia Khusus (Pansus) I DPRD Sleman terus menyempurnakan draft pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pemberdayaan Desa Wisata. Kehadiran peraturan ini dibutuhkan agar desa-desa wisata yang tumbuh di Sleman bisa berkembang dan mandiri.
DPRD Sleman membentuk empat panitia khusus (pansus) untuk membahas rancangan peraturan daerah (Raperda) yang akan disahkan tahun ini. Terdapat 13 raperda yang ditetapkan dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) DPRD Sleman 2022.
DPRD Sleman mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) terkait dengan Pembinaan Jasa Konstruksi menjadi Peraturan Daerah (Perda). Perda ini dinilai penting agar program pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah bisa terstandardisasi.
DPRD Kabupaten Sleman mengesahkan rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang Pencegahan, Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Menular menjadi Peraturan Daerah (Perda). Keberadaan perda ini menitiktekankan pada penanganan, pencegahan dan eradikasi terhadap penyakit menular.
Raperda Hak Keuangan Bupati dan Wakil Bupati perlu dibahas untuk mengatur tentang tunjangan jabatan dan dana operasional Bupati dan Wakil Bupati Sleman.
Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Perburuan Satwa Liar ditargetkan rampung tahun ini.