Nasdem Gunungkidul menargetkan 11 kursi DPRD agar merebut posisi ketua dewan serta menyiapkan langkah untuk memenangkan Pilkada mendatang.
DPRD Gunungkidul meninjau revitalisasi tiga sekolah dan mengingatkan pelaksana agar sesuai spesifikasi serta tidak bermasalah saat pemeriksaan.
BPBD Gunungkidul direncanakan naik dari Tipe B ke Tipe A melalui revisi perda kelembagaan yang dibahas Pemkab dan DPRD.
Pemkab Gunungkidul mempertajam RKPD 2028. Efisiensi pendidikan dan evaluasi data penerima bantuan sosial menjadi perhatian agar anggaran tepat sasaran.
DPRD Gunungkidul menyiapkan pembahasan Raperda Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dengan fokus memperluas perlindungan bagi pekerja informal dan rentan.
Pemkab dan DPRD Gunungkidul merampungkan revisi Perda Pajak dan Retribusi dalam 14 hari untuk menghindari sanksi dari Kemendagri.
Reviu RTRW Gunungkidul ditargetkan menjadi perda sebelum 7 Oktober 2026. Regulasi baru diharapkan mendorong pemerataan pembangunan.
PAD Gunungkidul dalam APBD Perubahan 2026 naik Rp25,57 miliar menjadi Rp385,966 miliar di tengah pengurangan transfer pusat.
DPRD Gunungkidul segera membahas tiga Raperda baru tentang rokok, pariwisata, dan jaminan sosial ketenagakerjaan.
Pilur Gunungkidul di 31 kalurahan berjalan lancar. Lurah terpilih diminta tak jumawa dan merangkul seluruh warga demi kemajuan kalurahan.
