Anggota DPRD Gunungkidul mulai fokus dengan kinerja menyangkut program legilasi daerah. Untuk saat ini Dewan fokus menyelesaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tahun Anggaran 2018. Bahkan pembahasan laporan ini ditarget selesai pada Selasa (30/4/2019).
Wakil Ketua DPRD Gunungkidul, Marsiyono, meninggal dunia di RSUP Dr Sardjito Jogja, Senin (22/4/2019) pukul 06.00 WIB karena sakit. Sekretaris DPRD Gunungkidul, Agus Hartadi, memastikan posisi yang ditinggalkan Marsiyono tidak akan diisi anggota lain. Hal ini mengacu pada aturan bahwa pergantian antarwaktu (PAW) maksimal dilakukan enam bulan sebelum masa kerja anggota Dewan berakhir.
Rapat paripurna DPRD Gunungkidul dengan agenda pandangan umum fraksi terkait dengan tiga raperda batal terlaksana, Senin (8/4/2019). Rapat ditunda karena jumlah anggota Dewan yang hadir tidak kuorum. Rencananya rapat lanjutan masih menunggu ada pembahasan jadwal ulang Badan Musyawarah DPRD.
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Gunungkidul menargetkan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun Anggaran 2018 selesai dibahas di pertengahan April 2019. Rencananya pembahasan dimulai pada Jumat (29/3), dengan ditandai Rapat Paripurna Pengantar LKPJ dari Bupati Gunungkidul.
Sekretariat DPRD Gunungkidul berencana menggelar sosialisasi laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) kepada anggota DPRD pada Kamis (21/2). Sosialisasi digelar berdasarkan rekomendasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena tingkat kepatuhan anggota Dewan di Gunungkidul masih rendah.
Memasuki akhir tahun DPRD Gunungkidul telah menghasilkan 15 perda baru. Capaian ini pun disambut antusias oleh para wakil rakyat karena sebagai bukti bahwa kinerja tidak menurun meski telah memasuki agenda tahun politik.
Kaukus Perempuan DPRD Gunungkidul berhasil mempelopori pembentukan rancangan peraturan daerah tentang Kabupaten Ramah Anak. Rencananya raperda ini akan dibahasn bersama-sama dengan pemkab di tahun depan.
Anggota DPRD Gunungkidul berharap Pemkab segera merampungkan draf review Perda No.6/2011 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Gunungkidul 2010-2030. Pasalnya hingga saat ini, perubahan RTRW masih menjadi wacana.
Defisit anggaran di dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) 2019 berpotensi membengkak. Hal ini tidak lepas adanya tambahan program yang diusulkan dari pemkab maupun aspirasi anggota DPRD Gunungkidul.
Anggota DPRD Gunungkidul periode 2014-2019 telah memasuki masa akhir tugas. Ini lantaran kurang dari setahun akan ada proses pergantian melalui Pemilu 2019.
