Ketua DPRD Kota Jogja FX Wisnu mendorong E-Kunker menggerakkan UMKM dan seni budaya kampung saat kunjungan DPRD daerah lain.
Raperda KIP Jogja mengatur akses warga terhadap rencana proyek, perkiraan anggaran, kerja sama Pemkot, hingga pertimbangan keputusan pemerintah.
DPRD Kota Jogja meminta Pemkot Jogja memberi insentif bagi kader Posyandu yang selama ini membantu pelayanan kesehatan masyarakat.
DPRD Kota Jogja mendorong pengembangan kawasan timur dan selatan untuk memperkuat investasi dan pusat pertumbuhan ekonomi baru.
DPRD Kota Jogja meminta Pemkot memperluas trotoar ramah difabel agar aksesibilitas penyandang disabilitas tersedia di seluruh kawasan pedestrian.
DPRD Jogja mendorong ruang publik berbasis cagar budaya dikembangkan sebagai penggerak ekonomi kemantren, termasuk melalui program Latar Rejo.
DTSEN dinilai bermasalah karena desil warga berubah drastis. DPRD Jogja meminta bansos tetap mempertimbangkan verifikasi kondisi warga.
Pelajar di Kota Jogja didorong tak hanya menggunakan hak pilih, tetapi ikut mengawasi kinerja wakil rakyat dan kebijakan pemerintah.
DPRD Kota Jogja mendorong potensi kampung, UMKM, wisata, seni, dan ekonomi kreatif untuk memperkuat ekonomi serta kesejahteraan warga.
Revisi Perda KTR Jogja ditunda ke 2027. Reklame rokok direncanakan berjarak 200-300 meter dari fasilitas tertentu.
