DPRD Jogja mendorong ruang publik berbasis cagar budaya dikembangkan sebagai penggerak ekonomi kemantren, termasuk melalui program Latar Rejo.
DTSEN dinilai bermasalah karena desil warga berubah drastis. DPRD Jogja meminta bansos tetap mempertimbangkan verifikasi kondisi warga.
Pelajar di Kota Jogja didorong tak hanya menggunakan hak pilih, tetapi ikut mengawasi kinerja wakil rakyat dan kebijakan pemerintah.
DPRD Kota Jogja mendorong potensi kampung, UMKM, wisata, seni, dan ekonomi kreatif untuk memperkuat ekonomi serta kesejahteraan warga.
Revisi Perda KTR Jogja ditunda ke 2027. Reklame rokok direncanakan berjarak 200-300 meter dari fasilitas tertentu.
DPRD Kota Jogja meminta penyaluran bansos beras tak hanya terpaku DTSEN agar warga yang baru jatuh miskin tidak terlewat.
Komisi B DPRD Kota Jogja Soroti Penurunan Pendapatan Taman Budaya, Target 2027 Diminta Realistis
DPRD Jogja gelar penghormatan terakhir untuk Adrian Subagyo sebelum dimakamkan pada Sabtu (11/4/2026).
DPRD Jogja matangkan Raperda RPPLH 2026–2056 untuk lindungi lingkungan dan masyarakat, dengan delapan aspek utama pengelolaan alam.
Pedagang Jalan Sudirman menolak Relokasi Pasar Terban dan mengadu ke DPRD Jogja, menuntut dialog dan ganti untung atas kios yang telah ditempati puluhan tahun.
