PDIP berencana mengumumkan 50 calon kepala daerah yang akan diusung di Pilkada 2020 di kantor pusat partai di Jakarta, Rabu (19/2/2020) besok. Dari jumlah itu, satu pasangan merupakan calon yang bertarung di pilkada tingkat provinsi.
Pasangan bakal calon bupati dan wakil bupati Bantul yang akan diusung kolisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sudah mengerucut pada Abdul Halim Muslih dan Joko Purnomo. Bahkan keduanya sudah menandatangani komitmen bersama di DPP PDIP.
Pelaksanaan pilkada serentak pada September mendatang diharapkan menjadi momentum bagi masyarakat untuk memilih calon yang mampu menjaga nilai-nilai kebangsaan. Di antaranya tidak memilih calon yang kental dengan politik indentitas.
DPP PDIP tak kunjung mengumumkab rekomendasi cawali-cawawali Solo. Hal ini memantik munculnya beragam spekulasi siapa yang akan diusung sebagai pasangan calon pemimpin Solo pengganti F.X. Hadi Rudyatmo-Achmad Purnomo.
Momen menegangkan terjadi ketika bakal calon wali kota Solo, Gibran Rakabuming Raka berangkat terbang ke Jakarta dari Solo. ia berada di satu pesawat dengan pasangan Puguh (Achmad Purnomo-Teguh Prakoso). Perjalanan menuju Jakarta itu untuk menjalani fit and proper test di DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Senin (10/2/2020) pagi.
Ratusan daerah di Indonesia akan mengikuti pemilihan kepala daerag (pilkada) serentak pada tahun ini. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDI Perjuangan menargetkan memenangkan sedikitnya 60 persen pelaksanaan pilkada serentak 2020.
Kementerian Dalam Negeri mengingatkan agar aparatur sipil negara (ASN) bisa netral selama pilkada serentak 2020.
Partai Gerindra sebagai pengusung petahana dalam Pilkada Bantul 2020 ini tak terburu-buru untuk mendeklasikan pasangan duet yang akan mendampingi Suharsono. Komunikasi politik dengan sejumlah calon partai koalisi terus berupaya dibangun untuk memunculkan satu sosok yang paling pantas mendampingi incumbent.
Ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta, Mohammad Taufik mengusulkan pencoblosan untuk pemilihan Wakil Gubernur DKI Jakarta dilakukan terbuka. Sebab, hal itu wujud pertanggungjawaban seluruh anggota parlemen Kebon Sirih kepada para konstituennya.
Ketua KPU Sleman Trapsi Haryadi mengaku menemukan satu nama calon panitia pemilihan kecamatan (PPK) yang diduga sempat menjadi anggota partai politik (parpol). Hal tersebut diketahui saat pihaknya meminta tanggapan dari masyarakat terkait calon PPK.
