Pemilhan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 akan melihat banyak pembelajaran dari Pemilu 2019. Komisi Pemilihan Umum (KPU) sedang mempertimbangkan untuk menerapkan rekapitulasi elektronik pilkada tersebut.
PKB membuka kemungkinan koalisi dengan Partai Demokrat di Pilkada Bantul 2020.
Pada Pemilu serentak yang berlangsung pada bulan April lalu, KPU mencatat tujuh petugas TPS melanggar kode etik. Dua antaranya diberhentikan dan tidak bisa menjadi petugas KPPS lagi atau menjadi petugas penyelenggara pemilu lagi.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bantul telah menghitung berapa jumlah anggaran yang dibutuhkan untuk Pilkada 2020. Untuk saat ini KPU telah mengajukan anggaran dana tersebut dalam kisaran Rp29 miliar.
DPD Partai Nasdem Gunungkidul siap mengusung calon kepala daerah dalam Pilkada 2020. Namun untuk nama yang diusung tidak langsung memprioritaskan kader maju sebagai bakal calon.
Ketua KPU Sleman Trapsi Haryadi menyampaikan bahwa dana tersebut akan digunakan berbagai kebutuhan saat Pilkada 2020 nanti. Di antaranya adalah biaya sosialisasi, bimbingan teknis serta biaya kebutuhan lainnya seperti kotak suara.
Pengajuan honor bagi Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Kabupaten Gunungkidul terkendala waktu pelaksanaan terkait rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Gunungkidul saat ini sedang berkoordinasi dengan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD).
omisi Pemilihan Umum melakukan uji publik rancangan peraturan tentang tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan pemilihan kepala daerah serentak 2020. Pemilihan diusulkan hari Rabu, 23 September.
KPU Gunungkidul belum membuka tahapan Pilkada 2020. Meski demikian, sejumlah nama digadang-gadang akan maju sebagai calon kepala daerah.
Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Abdurrahman Suhaimi menegaskan proses pemilihan Wakil Gubernur harus merujuk pada Peraturan Pemerintah (PP) No. 12/2018 tenang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten, dan Kota.
