News
KPK Akui Tangani Kasus Dugaan Korupsi Dana CSR BI dan OJK
KPK tengah mengusut dugaan korupsi terhadap dana CSR dari BI dan OJK.
Tag: DPR RI
Daftar artikel
News
RUU Kementerian Negara Segera Disahkan, Ini Sejumlah Pasal yang Diubah
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara akan dibawa ke Rapat Paripurna DPR RI.
News
Usut Kekisruhan Kuota Haji, DPR Bakal Gandeng Polisi dan KPK
Pansus) Hak Angket Haji 2024 DPR RI bakal bekerja sama dengan aparat penegak hukum dalam menyelidiki dugaan penyimpangan kuota haji tambahan.
News
Larangan Jilbab di RS Medistra, DPR RI: Tindakan Diskriminatif Tak Boleh Terjadi
Anggota Komisi X DPR RI Fahmy Alaydroes meminta pemerintah untuk memastikan tindakan-tindakan diskriminatif tidak terjadi lagi di Indonesia.
News
DPR Tanya Soal Kuota Haji Tambahan 2024, Kemenag: Kami Tak Tahu
Direktur Bina Haji Khusus dan Umrah Kementerian Agama (Kemenag) Jaja Jaelani mengaku tidak tahu menahu soal siapa yang mengusulkan pembagian kuota haji tambahan
News
Pembahasan Revisi UU TNI dan Polri Dibatalkan DPR, Tunggu Periode Berikutnya
Baleg DPR RI memutuskan menunda dan/atau membatalkan dahulu pembahasan revisi UU TNI-Polri, untuk selanjutnya pembahasan dioper kepada DPR berikutnya.
Soloraya
Pelantikan Wakil Rakyat, Bupati Klaten Minta Anggota DPRD Tancap Gas
Bupati Klaten Sri Mulyani berharap 50 anggota DPRD yang baru segera tancap gas seusai pelantikan yang digelar pada Kamis (22/8/2024).
News
Tegaskan Putusan MK Tetap Berlaku, Sufmi Dasco: Disahkan Jelang Pendaftaran, Bisa Chaos!
Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad menegaskan dasar aturan pendaftaran calon kepala daerah untuk mengikuti Pilkada tetap menggunakan putusan Mahkamah Konstitusi
News
RUU Pilkada Urung Disahkan, Macet Diklaim Biang Forum Tak Capai Kuorum
Sidang Paripurna dengan agenda Pengesahan RUU Pilkada dibatalkan lantaran anggota DPR RI yang hadir tak memenuhi syarat kuorum.
News
RUU Pilkada Dipastikan Batal Disahkan, Wakil Ketua DPR RI: Putusan MK Berlaku!
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad memastikan pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) pilkada batal dilaksanakan.
