Hampir seluruh fraksi di DPR menginginkan agar pelaksanaan pilkada tetap berjalan lima tahun sekali sesuai masa periode kepala daerah.
Anggota Komisi X DPR RI Himmatul Aliyah meminta pemerintah untuk membuka kembali penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) untuk menyelesaikan status kerja pegawai honorer di daerah yang ditargetkan bisa dituntaskan 2021.
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) meminta pemerintah lebih tegas terhadap penanganan pertahanan. Mengingat pada Rabu (13/1/2021) malam Badan Keamanan Laut (Bakamla) mencegat kapal survei milik China di perairan Selat Sunda.
Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan dukacita mendalam atas peristiwa jatuhnya Pesawat Sriwijaya SJ-182 di perairan Kepulauan Seribu, DKI Jakarta, pada Sabtu (9/1/2021).
Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PAN menargetkan proses pergantian Hanafi Rais yang telah mengundurkan diri dari kursi DPR RI diselesaikan pada Januari 2021. Politikus PAN, Yuni Astuti sebagai peraih suara terbanyak kedua dalam Pileg 2019 akan menggantikan Hanafi Rais dalam pergantian antar waktu (PAW) DPR RI untuk daerah pemilihan (Dapil) DIY.
Anggota Komisi VII DPR RI, Gandung Pardiman, mengunjungi Objek Wisata Taman Kedung Asri di Dusun Sungapan, Desa Sriharjo, Kecamatan Imogiri, Bantul, Senin (19/10/2020). Dalam kunjungannya, politikus senior Partai Golkar tersebut membantu perbaikan sarana dan prasarana penunjang wisata yang baru beroperasi selama tiga bulan terakhir.
DPR RI bersama Pemerintah telah mengesahkan Omnibus Law RUU Cipta Kerja. DPR telah mengeluarkan draf resmi Omnibus Law RUU Cipta Kerja tersebut. Draf ini sejatinya hanya menunggu diundangkan oleh Presiden Joko Widodo.
Keluarga Mahasiswa (KM) Universitas Islam Indonesia (UII) menyatakan mosi tidak percaya kepada pemerintah maupun DPR. Sikap tersebut merupakan buntut disahkannya Omnibus Law Cipta Kerja menjadi undang-undang pada Senin (5/10/2020) lalu.
Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar turun tangan memberi jawaban atas kabar tersebut. Ia menjelaskan tindakan Puan yang duduk selaku pimpinan DPR dalam sidang parpurna Senin (5/10/2020) hanya sebatas menjalankan tugas untuk menjaga ketertiban peserta rapat saat menyampaikan pendapat.
Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan Badan Legislasi (Baleg) DPR RI memberikan ruang untuk mengatasi masalah lapangan kerja dalam pembahasan RUU Cipta Kerja agar tidak ada satu pihak dirugikan atas keberadaan RUU tersebut.
