Adapun berdasarkan catatan KPK per 31 Maret, masih ada 7.010 anggota DPRD yang belum melaporkan hartanya dari jumlah wajib lapor 17.644, kemudian 32 orang DPD RI yang belum melaporkan dari 132 orang wajib lapor.
KPU kembali mengumumkan calon anggota legislatif (caleg) mantan terpidana korupsi. Hanya Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dan Nasional Demokrat (Nasdem) yang bersih, sama sekali tidak memiliki mantan napi korupsi. Hanura, Golkar, serta Demokrat menyumbang caleg eks koruptor paling banyak.
Komisi X DPR RI akhirnya akan menarik RUU Permusikan dari pengusulannya di DPR RI. Penarikan rencananya dilakukan Anggota Komisi X DPR RI Anang Hermansyah selaku inisiator RUU Permusikan.
Kebiasaan buruk anggota dewan dengan tidak hadir saat rapat tak pernah bisa hilang. Dalam rapat paripurna DPR RI masa persidangan III tahun 2018-2019 ratusan wakil rakyat itu tidak hadir.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusulkan agar anggota DPR digaji berdasarkan perhitungan jumlah rancangan undang-undang yang berhasil dibahas dan disahkan menjadi UU. Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon tak setuju terhadap usulan tersebut.
Mantan Menteri Kehakiman yang juga Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra mengkritisi kinerja DPR RI yang hanya mampu menghasilkan dua Undang-Undang sepanjang tahun 2018.
Ketua DPR RI, Bambang Soesatyo mengingatkan para anggotanya menjelang Pemilihan Umum 2019. Ia mengajak seluruh anggota DPR bersungguh-sungguh menjalankan amanah rakyat di sisa masa jabatan yang kurang dari setahun lagi.
Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan dinilai tidak perlu mundur meskipun telah berstatus tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan dana alokasi khusus (DAK) untuk Kabupaten Kebumen, Jateng. Hal itu diungkapkan Ketua DPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet).
Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI Anton Sihombing mengatakan lembaganya, pemerintah, pengelola kawasan senayan dan Polri telah sepakat meningkatkan keamanan di kompleks parlemen dan perumahan para pejabat negara.
Kondisi pesantren di Indonesia yang dianggap kurang diperhatikan membuat DPR mengajukan Rancangan Undang-Undang. Rapat Paripurna DPR secara aklamasi menyetujui RUU tentang Pesantren dan Pendidikan Keagamaan menjadi RUU Usul Inisiatif DPR hari ini, Selasa (16/10).
