Warga Kemadang, Tanjungsari, Gunungkidul terdampak JJLS telah mengajukan surat keberatan nominal ganti rugi tanah ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) DIY pada 2 dan 5 April lalu melalui DPRD DIY. Surat jawaban yang didapat dinilai tidak adil.
Pelabuhan-pelabuhan mangkrak yang dibangun pada periode 2009-2015 akan dioptimalkan kemanfaatannya. Saat ini, Kementerian Perhubungan menyusun rencana untuk mengoptimalkan 26 pelabuhan yang mangkrak, mulai dari hibah hingga perancangan ulang.
Presiden Jowo Widodo memiliki harapan yang besar pada Bandara Jenderal Besar Soedirman di Purbalingga, Jawa Tengah (Jateng) yang baru saja dilakukan peletakan batu pertama (groundbreaking) pembangunan. Ia berharap keberadaan bandara ini bisa mengankat perekonomian masyarakat.
Balai Pengelolaan Infrastruktur Sanitasi, dan Air Minum Perkotaan (PISAMP) DIY segera memperbaiki jalan menuju kawasan tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) Piyungan di Sitimulyo, Piyungan, Bantul. Sepanjang jalan dari simpang Jalan Pleret hingga TPST Piyungan sempat dikeluhan warga karena rusak dan becek.
Warga terdampak pembangunan jalan terowongan (underpass) New Yogyakarta International Airport (NYIA), berkukuh agar tim penilai tidak menghargai tanah mereka di bawah Rp2,5 juta.
Pemerintah menargetkan pembangunan jalan tol Semarang-Demak sepanjang 27 kilometer dimulai pada September tahun ini.
Dinas Perhubungan Bantul berencana menghidupkan kembali Terminal Imogiri. Terminal seluas sekitar satu hektare yang sempat dikelola oleh Dinas Perdagangan itu kini tengah dikaji untuk menampung bus pariwisata yang berkunjung ke wilayah Dlingo dan Imogiri.
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mengonsep arus mudik dan balik pada Lebaran kali ini, pengguna jalan bisa melintasi Jembatan Kali Kenteng di Jawa Tengah.
Terkait puluhan warga Kemadang, Tanjungsari, Gunungkidul terdampak JJLS yang menuntut harga ganti rugi tanah yang tidak sesuai, ORI DIY menargetkan perencanaan lapangan selesai minggu depan. Nantinya pihak ORI DIY akan menggali informasi dan klarifikasi dari pihak pengadaan tanah, pihak appraisal, dan warga terdampak
DPRD DIY menanggapi audiensi warga terdampak JJLS terkait nilai ganti rugi yang tidak sesuai harapan. Warga mengharap mediasi bisa dilakukan sebelum batas jatuh tempo pengajuan gugatan berakhir.
