Sekolah di Jogja galau menghadapi polemik vaksin campak Measles Rubella (MR), setelah Majelis Ulama Indonesia (MUI) memperbolehkan penggunaan vaksin dari Serum Institute of India (SII) tersebut meski mengandung unsur nonhalal karena kondisi darurat.
Majelis Ulama Indonesia (MUI) memperbolehkan penggunaan vaksin campak-rubella (MR) dari Serum Institute of India (SII) meski mengandung unsur nonhalal karena kondisi darurat. Hal itu mendapatkan tanggapan dari sejumlah sekolah, khususnya sekolah berbasis islam melakukan vaksinasi terhadap muridnya.
Dinas Kesehatan DIY menyatakan akan terus melanjutkan program pemberian vaksin MR di DIY meski MUI mengeluarkan fatwa haram. Kondisi yang dinilai darurat dan tidak ada pilihan vaksin serupa lainnya menjadi alasan bagi DIY untuk tetap melanjutkan program tersebut.
Vaksin Measles Rubella yang saat ini mengandung babi dinilai telah memenuhi syarat yang ditetapkan WHO mengenai standar kualitas dan keamanan.
DPR mendorong pemerintah untuk mencari bahan baru sebagai pengganti vaksin Measles Rubella saat ini yang dinyatakan MUI mengandung babi.
Isu haram halalnya vaksin Measles Rubella mempengaruhi ketercapaian pemberian vaksin tersebut di Dumai, Riau.
Setelah sempat menjadi polemik, Majelis Ulama Indonesia akhirnya memutuskan memperbolehkan penggunaan vaksin campak-rubella (MR) dari Serum Institute of India (SII) meski mengandung unsur nonhalal karena kondisi darurat.
Soal vaksin measles-rubella (MR) dari India yang digunakan untuk kampanye imunisasi MR di 28 provinsi luar Pulau Jawa, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) segera menerbitkan keputusan.
Majelis Ulama Indonesia (MUI) belum mengeluarkan sertifikat maupun fatwa halal tidaknya vaksin measles rubella.
Mencuatnya kasus vaksin menegaskan kembali irisan polemik soal negosiasi antara bidang kesehatan dan tafsir keagamaan.
