Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menolak wacana Polri di bawah kementerian dan menegaskan posisi ideal kepolisian berada langsung di bawah Presiden.
Polri memutasi 85 perwira pada Januari 2026, termasuk pergantian Kadiv Humas dan rotasi Kapolda di sejumlah wilayah.
MK menegaskan jabatan sipil yang dapat diisi polisi aktif harus diatur tegas dalam UU Polri demi kepastian hukum dan mencegah tafsir ganda.
Pakar UI Adrianus Meliala mengusulkan Polri memiliki dua Wakapolri untuk memperpendek rentang kendali dan memperkuat pengawasan internal.
Kapolri Listyo Sigit Prabowo berencana memasukkan Perpol 10/2025 ke revisi UU Polri terkait penugasan anggota Polri.
Tim Reformasi Polri menambah anggota perempuan guna memperkuat keterwakilan dalam agenda reformasi institusi.
Kapolri menyampaikan pembenahan Polri dilakukan bertahap untuk memperkuat integritas dan kepercayaan publik.
Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD menyatakan belum mendapat kabar lanjutan mengenai pembentukan Komite
Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan (Kalemdiklat) Polri Komisaris Jenderal Polisi Chryshnanda Dwilaksana mengatakan reformasi Kepolisian Negara Republik
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi yang juga Juru Bicara Presiden RI menyatakan Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan mengumumkan pembentukan
