Pemerintah didorong melakukan transformasi kelembagaan pemilu sebagai upaya persiapan Pemilu 2029 agar dapat menyelenggarakan pemilu yang lebih berintegritas.
Otoritas Myanmar mengumumkan negaranya akan menggelar pemilihan umum (pemilu) pada 28 Desember 2025.
"Kalau saya pribadi, kami ingin diperpanjang karena ada peluang dalam undang-undang," kata Bursah di Jakarta, Jumat (5/7/2025).
KPU Kabupaten Bantul melakukan Pemutakhiran dan memelihara data secara berkelanjutan triwulanan.
Putusan MK tersebut membawa implikasi pula terhadap sejumlah undang-undang lain, seperti Undang-Undang Pilkada hingga Undang-Undang Pemerintahan Daerah.
Melalui Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 135/PUU-XXII/2024, mulai 2029, penyelenggaraan pemilu akan dipisahkan antara Pemilu nasional dan pemilu daerah
Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan putusan memisahkan waktu pelaksanaan Pemilu dan Pilkada.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) DIY menyambut positif putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memisahkan pelaksanaan Pemilu nasional dan Pemilu lokal
Saat revisi Undang-Undang (UU) Pemilu dilakukan maka harus mengakomodasi pertimbangan hukum dari Mahkamah Konstitusi (MK).
Posisi Mahkamah Konstitusi (MK) dipertanyakan terkait pemisahan jadwal pemilu. Menurutnya, ada norma yang dilampaui MK.
