Korea Selatan segera memasuki pesta demokrasi yang ditunggu-tunggu yaitu pemilihan presiden pekan depan.
Calon anggota legislatif (caleg) perlu berasal dari daerah konstituennya. Hal itu ditegaskan oleh Guru Besar Ilmu Politik Universitas Andalas (Unand) Asrinaldi.
Pasca Pemilu dan Pilakda 2024, Bawaslu dan KPU Kulonprogo terus mengupayakan penguatan demokrasi dan inklusivitas sosial di wilayahnya.
Setelah ada putusan presidential threshold, kemungkinan besar MK juga membatalkan parliamentary threshold yang selama ini selalu dipersoalkan oleh partai-partai
Mahkamah Konstitusi (MK) menghapus syarat ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden atau presidential threshold.
Penghapusan ambang batas pencalonan presiden (presidential treshold) oleh Mahkamah Konstitusi (MK) dinilai sebagai bentuk kemajuan hukum.
Penghapusan presidential threshold membuka lebar peluang pencalonan presiden pada Pemilu 2029 membuka lebar peluang pencalonan presiden pada Pemilu 2029.
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menyatakan menunggu perkembangan yang ada, dan belum menentukan sikap setuju atau tidak setuju terhadap putusan MK itu.
Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda menanggapi soal putusan MK terkait dengan persentase presidential threshold.
Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian permohonan uji materi Nomor 166/PUU-XXI/2023 yang dimohonkan seorang advokat, Gugum Ridho Putra.
