Pakar Hukum Pidana Universitas Muhammadiyah Jakarta Chairul Huda menyebut dua mantan Direksi BUMN PT Tiga Pilar Sejahtera Tbk (AISA) yaitu Joko Mogoginta dan Budhi Istanto diduga melakukan tindak pidana kecurangan di pasar modal.
Wakil Menteri BUMN I Pahala Nugraha Mansury mengatakan, penandatanganan itu merupakan pemerintah terhadap percepatan pemulihan ekonomi nasional lewat pembangunan kawasan industri.
Mencermati ruang fiskal pemerintah yang semakin terbatas untuk mendukung BUMN, langkah restrukturisasi korporasi pelat merah layak dilanjutkan dan didukung demi mewujudkan tiga kuadran pertama (surplus creators, strategic value, dan welfare creators) yang sehat dan kuat dalam menggerakan roda perekonomian nasional.
Rencana pembubaran tersebut memang telah lama direncanakan, pasalnya pemerintah ingin mengambil langkah-langkah tepat, sekaligus memberikan kepastian bagi para pekerja di perusahaan BUMN tersebut.
Perusahaan BUMN yang baik tak hanya perusahaan yang memiliki catatan kinerja positif dan pencapaian keuntungan semata. Lebih dari itu. Akhlak perusahaan BUMN yang sempurna harus mampu memberi manfaat bagi masyarakat banyak, sekaligus membuat produk dan beragam inisiatif agar memberikan berdampak terjadinya hubungan antar masyarakat yang saling membantu.
Pemerintah akan mengucurkan investasi senilai US$17 miliar guna memuluskan rencana membuat ekosistem bisnis baterai.
Kementerian BUMN memberikan klarifikasi terkait adanya kabar bahwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) meminta posisi komisaris BUMN.
Menteri BUMN, Erick Thohir terus mendorong agar perusahaan-perusahaan BUMN meningkatkan daya saingnya di pasar internasional. Hal itu tak hanya memperkuat komitmen dan tujuan BUMN Go Global yang sudah dicanangkan Kementerian BUMN, namun juga menangkap peluang yang lebih besar atas jasa dan produk BUMN di pasar global.
Menteri BUMN Erick Thohir melakukan perombakan pada jajaran direksi Pelabuhan Indonesia I-IV, hingga mencopot posisi dirut Pelindo 1 dan Pelindo III.
Wakil Menteri BUMN Pahala Nugraha Mansury mengungkapkan target keterwakilan perempuan minimal 15 persen dari anggota direksi BUMN. Dengan demikian, talenta perempuan terus diupayakan peningkatan kapasitasnya secara sistematis.
