Kanwil DJPb Provinsi D.I Yogyakarta menyelenggarakan Rapat Koordinasi dan Evaluasi Implementasi Digipay dan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) Tahun 2022 pada hari Kamis, (21/4/2022) dalam rangka evaluasi sekaligus mendorong optimalisasi penggunaan Digipay dan KKP pada satuan kerja di lingkup Kanwil DJPb Provinsi D.I Yogyakarta.
DPR mendukung anggaran untuk Tim Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror sebesar Rp1,5 triliun dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) sebesar Rp431 miliar tahun ini.
Pemerintah Kabupaten Bantul menggelontorkan dana sebesar Rp1,3 miliar untuk perusahaan Aneka Dharma. Padahal perusahaan milik daerah (Perumda) Bantul tersebut selama ini tidak pernah memberikan kontribusi dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Penumpukan belanja pemerintah selalu saja terjadi pada akhir tahun.
Anggaran bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Sleman tahun ini sebesar Rp15,54 miliar. Anggaran tersebut berasal dari berbagai sumber baik APBD maupun APBN.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta seluruh kementerian/lembaga untuk fokus kepada penyelesaian APBN jelang akhir 2021.
Sampai dengan bulan Oktober 2021, sebanyak 19,8% satker di lingkup Kanwil DJPB Provinsi D.I. Yogyakarta memeroleh nilai kurang dan 16,1% memiliki nilai cukup untuk indikator pelaksanaan anggaran dalam kriteria efektivitas pelaksanaan kegiatan.
Kemendagri mengingatkan Pemerintah Daerah (Pemda) agar jangan asal terima hibah asing. Pasalnya, hibah asing kerap memiliki muatan ekonomi politik yang dapat bersinggungan dengan kepentingan dalam negeri.
Kerja keras APBN semakin nyata seiring momentum pemulihan ekonomi yang merata. Realisasi Belanja Negara di Daerah Istimewa Yogyakarta sampai dengan akhir September 2021 mencapai Rp15,78 triliun atau 71,58 persen dan mampu tumbuh 5,44 persen (yoy). Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi D.I.Yogyakarta, Arif Wibawa menyampaikan bahwa realisasi belanja negara tersebut terdiri dari Belanja Kementerian/Lembaga (K/L) sebesar Rp7,86 triliun atau 65,86 persen dan TKDD sebesar Rp7,93 triliun atau 78,31 persen.
Dana pemerintah daerah (pemda) yang masih berada di bank mencapai Rp194,12 triliun per September 2021, melebihi kebutuhan biaya operasional banyak daerah untuk tiga bulan ke depan. Lambatnya serapan anggaran daerah menjadi persoalan.
