Banyak Penjual Thrifting di Sleman, Begini Kata Wabup...
Wakil Bupati Sleman, Danang Maharsa menunggu kebijakan atau instruksi dari pusat perihal bisnis thrifting
Wakil Bupati Sleman, Danang Maharsa menunggu kebijakan atau instruksi dari pusat perihal bisnis thrifting
Partai Gerindra menilai pelaksanaan UU Disabilitas jauh dari kata memuaskan setelah diundangkan pada April 2016.
Program DPRD Sleman siap membahas sebanyak 15 rancangan peraturan daerah (Raperda) yang termasuk dalam program legislasi daerah (Prolegda) 2021. Salah satunya terkait Raperda terkait Perburuan Satwa.
Memasuki usia 20 tahun, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) berkomitmen mengawasi persaingan usaha melalui instrumen penegakan hukum, pemberian saran dan pertimbangan kebijakan, penilaian merger dan akuisisi, serta pengawasan pelaksanaan kemitraan usaha.
Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan telah menerbitkan Peraturan Menteri Perhubungan No.18/2020 tentang Pengendalian Transportasi Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Covid-19.
Sikap DPR yang dinilai sembrono dengan tetap menggelar Masa Sidang di tengah pandemi Covid-19, memunculkan banyak kritik dari masyarakat, salah satunya kalangan pekerja. Pasalnya dalam masa sidang ini akan dibahas pula Omnibus Law atau RUU Cipta Lapangan Kerja.
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) menyebut sejumlah pasal dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketahanan Keluarga mengatur ranah privat keluarga.
Pemerintah Pusat kian serius mendorong pemerintah daerah untuk menempatkan pemadam kebakaran (damkar) menjadi instansi otonom. Salah satunya adalah Pedoman Nomenklatur Dinas Pemadam Kebakaran yang tengah disiapkan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Presiden Joko Widodo akan menggelar roadshow atau sosialisasi untuk penyerapan aspirasi terkait RUU Omnibus Law Cipta Kerja di 18 kota di Indonesia.
Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) menolak adanya aturan dalam draf RUU Omnibus Law Cipta Kerja yang memberikan kewenangan kepada peraturan pemerintah untuk mengatur sanksi administrasi. Kendati demikian, PWI mendukung kenaikan sanksi dalam pidana pers agar semakin profesional.