Kebijakan omnibus law yang saat ini sedang dirancang oleh Pemerintah Pusat memunculkan kekhawatiran terpangkasnya kewenangan otonomi daerah. Namun pada sisi lain kebijakan ini dinilai positif untuk menyederhanakan banyak aturan yang tumpang tindih.
Pemerintah melalui Kementerian Agama menampik anggapan bahwa Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja bakal menghapus kewajiban sertifikasi halal.
Pemerintah Kota Jogja akan mengintensifkan pengawasan terhadap operasional pondokan agar tetap sesuai dengan izin yang dimiliki. Hal ini dilakukan agar fungsinyatidak disalahgunakan untuk fungsi lain, termasuk operasional hotel virtual.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bantul telah menetapkan rancangan peraturan daerah (raperda) yang akan dibahas tahun depan sebanyak 17 Raperda. Jumlah raperda yang masuk dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) 2020 tersebut sama dengan raperda yang ditetapkan tahun ini sebanyak 17 raperda.
Pemerintah melalui Kemenko Kemaritiman dan Investasi berencana akan meninjau kembali dan menyederhanakan segala regulasi yang menghambat mengenai pengembangan ikan hias.
Kendati diyakini punya dampak positif terhadap citra produk kayu Indonesia, penerapan mandatori Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) yang berlaku sejak 2016 belum berjalan dengan lancar di level industri kecil.
Izin penyelenggaraan reklame luar ruang perlu dievaluasi guna meminimalkan risiko seperti konstruksi yang rapuh maupun terkait instalasi listrik.
Lembaga Sensor Film (LSF) berjanji bakal menerapkan pendekatan dialogis dalam menyensor film Indonesia. Sineas bakal diajak berkomunikasi terlebih dulu terkait dengan penyensoran film karya mereka.
Pemerintah Pusat berusaha mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya.
Pemerintah perlu tetap memperhatikan kelangsungan pembentukan regulasi bagi roda dua supaya bisa menjadi bagian dari angkutan umum menjelang periode pemerintahan dan DPR yang baru.
