Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) membenarkan seorang bernama Akbar Alamsyah menjadi salah satu orang yang diduga menjadi korban saat demonstrasi mahasiswa yang berujung kerusuhan di depan Gedung DPR RI pada 25 September 2019 lalu.
Polda Sulawesi Tenggara mengirimkan proyektil peluru yang menembus tubuh Immawan Randy dan seorang ibu hamil ke Belanda dan Australia.
Unjuk rasa yang digelar di Gedung DPRD Sulawesi Utara menimbulkan dua korban jiwa yang terdiri mahasiswa. Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sulawesi Tenggara bersinergi dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) untuk menjamin keselamatan para saksi kematian dua orang mahasiswa di Kendari.
Tak hanya mahasiswa yang dilaporkan menjadi korban aksi represif aparat kepolisian lantaran berdemonstrasi mengkritik pemerintah beberapa waktu lalu.
Tindakan represif aparat kepolisian dalam menghadapi masa aksi demonstrasi di berbagai daerah menuai kecaman dari banyak kalangan. Tercatat setidaknya 1.200 masa aksi ditahan, ratusan luka-luka dan bahkan beberapa meninggal dunia.
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan terkait pertimbangan penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) pembatalan Undang-Undang KPK, posisi pemerintah seperti dihadapkan kepada buah simalakama.
Satu lagi cerita pilu dampak aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, pada 25 September 2019 terungkap. Seorang juru parkir, Maulana Suryadi meninggal dunia. Kabar yang beredar menyebutkan Maulana diduga menjadi korban penganiayaan saat aksi unjuk rasa tersebut.
Mendikbud menambahkan, selama ini pemerintah sudah berupaya untuk memberikan pendidikan kepada para pelajar. Jadi jika sampai ada yang mengeluarkan siswa hanya gara-gara ikut melakukan aksi unjuk rasa menurutnya terlalu berat.
Satu lagi cerita muncul di balik aksi unjuk rasa mahasiswa yang terjadi beberapa waktu terakhir. Mahasiswa Unindra bernama Ahmad Ghifari diduga menjadi korban kekerasan aparat kepolisian saat ikut aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, pada Senin (30/9/2019) lalu.
Kepolisian Republik Indonesia (Polri) memberikan klarifikasi tmenanggapi pernyataan Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB khusus anak-anak (UNICEF) tentang adanya pelajar atau anak STM yang ditangkap polisi dan ditahan lebih dari 24 jam. Sorotan itu disampaikan dalam pernyataan resmi PBB.
