Ratusan dukuh atau kepala dusun, yang tergabung dalam Paguyuban Dukuh Sleman Cokro Pamungkas mendatangi DPRD Sleman pada Senin (18/2/2019). Mereka mendesak agar rencana pemberian penghasilan tetap (siltap) kepada perangkat desa segera direalisasikan.
Komisi A DPRD Gunungkidul mendorong pemkab untuk mendesak bupati untuk menerbitkan surat edaran berkaitan dengan pembatasan PNS menjadi anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Langkah ini sebagai upaya memaksimalkan kinerja di tengah minimnya pegawai di lingkungan pemkab.
Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani menyatakan, penyetaran penghasilan bagi perangkat desa akan diterapkan mulai Maret 2019 mendatang. Penghasilan tetap perangkat desa akan setara dengan Pegawai Negeri Sipil (PNS) golongan II A.
Rencana kenaikan gaji perangkat desa yang setara dengan penghasilan Aparatur Sipil Negara (ASN) Golongan IIA mendapat beragam tanggapan dari perangkat desa di Kulonprogo.
Kalangan legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bantul pesimistis kenaikan gaji perangkat desa bisa terealisasi tahun ini.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut pemerintah berencana menyetarakan penghasilan perangkat desa sama dengan Pegawai Negeri Sipil (PNS) golongan IIA.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) optimistis revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2014 dan PP Nomor 47 Tahun 2015 bisa rampung pada dua pekan mendatang.
Dua perangkat desa baru di Desa Banyuroto, Kecamatan Nanggulan, dilantik, Kamis (27/12/2018). Kedua orang tersebut masing-masing Mustopa sebagai Kepala Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan dan Sah Fitri sebagai Kepala Dusun Gendol.
Ketua DPRD Kulonprogo, Akhid Nuryati meminta Camat Girimulyo, Purwono untuk segera mengaudit seluruh tahapan seleksi perangkat desa yang tengah berpolemik di Desa Pendoworejo, Kecamatan Girimulyo.
Peserta penolak hasil ujian pengisian lowongan perangkat desa di Desa Pendoworejo, Kecamatan Girimulyo yang diduga sarat kejanggalan berharap DPRD Kulonprogo bisa menjadi penengah atas permasalahan ini.
