Dana desa termin pertama 2019 untuk Kabupaten Gunungkidul sudah cair pada Maret ini. Sebanyak 144 desa yang ada di Bumi Handayani masing-masing menerima dana desa kurang lebih Rp180 juta.
Lembaga Penelitian, Publikasi Penerbitan dan Pengabdian Masyarakat (LP3M) Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) bersama Pemerintahan Desa Argosari, Kecamatan Sedayu, Bantul, menyelenggarakan seleksi calon pamong desa.
Kepala desa di DIY menolak rencana pemerintah memberikan gaji perangkat desa setara pegawai negeri sipil (PNS) golongan II-A.
Pemerintah Kabupaten Bantul belum bisa menentukan langkah untuk menindaklanjuti penyesuaian gaji kepala desa dan perangkat desa yang mulai berlaku pada 2020 mendatang. Alasannya karena petunjuk teknis (Juknis) dan petunjuk pelaksanaan (Juklak) belum ada.
Implementasi penyetaraan gaji perangkat desa dengan aparatur sipil negara golongan IIA ditunda. Penyetaraan gaji tersebut diputuskan baru akan berlaku efektif mulai Januari 2020, lebih lama dari rencana sebelumnya bergulir pada Maret 2019.
Ratusan dukuh atau kepala dusun, yang tergabung dalam Paguyuban Dukuh Sleman Cokro Pamungkas mendatangi DPRD Sleman pada Senin (18/2/2019). Mereka mendesak agar rencana pemberian penghasilan tetap (siltap) kepada perangkat desa segera direalisasikan.
Komisi A DPRD Gunungkidul mendorong pemkab untuk mendesak bupati untuk menerbitkan surat edaran berkaitan dengan pembatasan PNS menjadi anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Langkah ini sebagai upaya memaksimalkan kinerja di tengah minimnya pegawai di lingkungan pemkab.
Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani menyatakan, penyetaran penghasilan bagi perangkat desa akan diterapkan mulai Maret 2019 mendatang. Penghasilan tetap perangkat desa akan setara dengan Pegawai Negeri Sipil (PNS) golongan II A.
Rencana kenaikan gaji perangkat desa yang setara dengan penghasilan Aparatur Sipil Negara (ASN) Golongan IIA mendapat beragam tanggapan dari perangkat desa di Kulonprogo.
Kalangan legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bantul pesimistis kenaikan gaji perangkat desa bisa terealisasi tahun ini.
