Wacana pemilihan kepala dusun (kadus) lewat pemilihan secara langsung yang didengungkan oleh sejumlah pihak mendapat dukungan penuh dari Bupati Bantul Suharsono. Bahkan Bupati akan memperjuangkannya melalui peraturan bupati (perbup).
Setelah vakum selama kurang lebih enam tahun, kepengurusan Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Bantul kini kembali aktif.
Skema pemilihan kepala dusun (kadus) secara langsung dan tidak melalui seleksi, terus digaungkan, terutama oleh sejumlah kepala dusun.
Persoalan yang menyangkut Sulistiantoro sebenarnya persoalan keuangan.
Sejauh ini kliennya telah bekerja dengan baik di Desa Srigading dari awalnya di Kaur Keuangan, namun dipindah ke Kaur Perencanaan sejak 1 Oktober 2019.
Kementerian Keuangan berencana memberikan tambahan Dana Alokasi Umum atau DAU di tahun anggaran 2020. Hal itu sebagai salah satu strategi untuk menyeimbangkan penghasilan tetap perangkat desa mengacu pada upah minimum regional.
Polemik mekanisme pemilihan kepala dusun (kadus) di Bantul akhirnya berujung. Seperti diketahui, beberapa pihak sebelumnya ada yang mengusulkan agar pemilihan kepala dusun tidak dilakukan melalui seleksi, melainkan lewat pemilihan.
Feri Sulistyo, warga Dusun Munggur, Desa Watusigar, Kecamatan Ngawen, menggugat proses seleksi perangkat desa di Desa Watusigar, ke pengadilan. Gugatan dilayangkan karena Feri merasa dicoret secara sepihak oleh panitia sehingga tidak bisa mengikuti proses seleksi hingga tuntas.
Pemkab Bantul mendukung pengisian jabatan kepala dusun dilakukan melalui pemilihan langsung dan bukan melalui seleksi seperti yang dilakukan selama ini.
Paguyuban Dukuh se-Bantul (Pandu) mengusulkan agar pengisian jabatan kepala dukuh atau kepala dusun dipilih langsung oleh masyarakat, bukan melalui seleksi seperti yang dilakukan selama ini.
