Keberadaan tersangka suap terkait pergantian antar-waktu (PAW) anggota DPR dari PDIP, Harun Masiku masih teka-teki. Namun, istrinya, Hilda menyebutkan bahwa Harun sudah tiba di Tanah Air sejak 7 Januari 2020. Keterangan Hilda itu berbeda dengan apa yang pernah disampaikan Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi.
Mantan Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin disebut menerima uang Rp70 juta terkait pengisian jabatan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Timur (Kanwil Kemenag Jatim).
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih memburu politisi PDIP Harun Masiku. Tersangka kasus suap di KPK itu sampai-sampai sudah ditetapkan sebagai buron.
Penyelidikan kasus eks komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan terus bergulir. Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil empat orang saksi.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil staf KPU, Retno Wahyudiarti, dalam penyidikan tindak pidana korupsi suap terkait pengurusan pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI terpilih 2019-2024, Selasa (21/1/2020).
Terdakwa mantan Ketua Umum PPP yang juga anggota DPR RI 2014-2019 Romahurmuziy alias Rommy tidak menerima dan menikmati uang Rp41,4 juta pemberian eks Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Gresik Muhammad Muafaq Wirahadi. Hal tersebut disampaikan majelis hakim Tindak Pidana Korupsi.
Caleg PDI Perjuangan Harun Masiku buron setelah ditetapkan sebagai tersangka suap eks Komisioner KPU Wahyu Setiawan. Saat ini, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bakal mendalami informasi keberadaan Harun yang kini telah berada di Indonesia.
Keberadaan kader PDI Perjuangan Harun Masiku masih misterius. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mendalami dugaan keberadaan Harun yang berada di Indonesia.
Jaksa pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebelumnya menuntut Rommy selama 4 tahun penjara dan denda Rp250 juta subsider 5 bulan kurungan.
Keberadaan kader PDI Perjuangan Harun Masiku terkait dengan dugaan suap penetapan anggota DPR terpilih melalui mekanisme pergantian antar waktu (PAW) masih misterius. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri menjelaskan tentang beda perlakuan untuk pelarian berdasar jenis kejahatannya.
