Pemerintah Kota Jogja menyebut pembatalan pemberlakuan PPKM level 3 di masa Natal dan Tahun Baru nanti bisa jadi momentum kebangkitan bagi sektor wisata dan ekonomi. Hanya saja, skema pengawasan kepada para wisatawan mesti diperkuat untuk mengantisipasi lonjakan kasus Covid-19.
Pemerintah Kabupaten Bantul melarang cuti bagi semua aparatur sipil negara (ASN) atau PNS di lingkungan Pemkab Bantul. Namun bagi ASN yang memiliki alasan atau tujuan khusus Pemkab akan menyetujui untuk mengambil cuti.
Syarat perjalanan akan tetap diperketat, terutama di perbatasan untuk penumpang dari luar negeri. Namun kebijakan PPKM di masa Nataru (Natal dan Tahun Baru) akan dibuat lebih seimbang dengan disertai aktivitas testing dan tracing yang tetap digencarkan
Kantor Staf Presiden (KSP) mengkonsolidasikan pemerintah dan masyarakat lokal di Yogyakarta terkait penanganan COVID-19 untuk mencegah potensi persebaran gelombang varian baru menjelang libur Natal dan Tahun Baru (Nataru).
Satpol PP Bantul sedang mempertimbangkan rencana pelibatan Satlinmas sebagai petugas tambahan dalam pengamanan prokes di Hari Raya Natal dan Tahun Baru. Keberadaan Satlinmas dinilai bisa menjadi solusi keterbatasan SDM.
Tim IndoGuideBook merilis survei tren liburan 2021. Sedikitnya 53% responden mengaku akan menghabiskan waktu libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) di rumah saja.
Sejumlah persiapan terus dilakukan oleh Pemda DIY terkait penerapan PPKM level 3 saat libur Natal dan Tahun Baru 2022 (Nataru).
Selama libur Natal dan Tahun Baru (Nataru), Pemkab Sleman melakukan pengetatan di sektor pariwisata. Hal ini diberlakukan untuk mengantisipasi penyebaran Covid-19. Wisatawan yang kedapatan positif langsung diisolasi.
Disdikpora Bantul bakal mengikuti ketentuan penerapan libur semester di akhir tahun. Disdikpora juga bakal berencana memberikan sejumlah tugas kepada anak-anak selama liburan nanti.
Menag menyatakan pelaksanaan kegiatan keagamaan inti dan perayaan Natal di rumah ibadah harus dilakukan dengan memberlakukan kebijakan sesuai dengan PPKM Level 3.
