Di usia yang ke-47 Institut Sains dan Teknologi (IST) Akprind Yogyakarta bertekad meningkatkan kualitas dosen dan tenaga pendidik dengan menjadikan pengembangan sumber daya manusia (SDM) menjadi program utama. Hal itu disampaikan Rektor IST Akprind Amir Hamzah dalam peringatan Dies Natalis ke-47.
Perguruan tinggi negeri (PTN) yang menjadi penyelenggara ujian tulis berbasis komputer (UTBK) berupaya memberikan pelayanan optimal kepada peserta berkebutuhan khusus.
Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah V Daerah Istimewa Yogyakarta (LL Dikti Wilayah V DIY) mendorong setiap perguruan tinggi yang 'sudah mapan', untuk menambah program studi magister, daripada meningkatkan jumlah prodi strata satu.
Sekolah Tinggi Pariwisata Ambarrukmo (Stipram) Yogyakarta berhasil memperoleh predikat best performance melalui keikutsertaannya dalam East Asia Inter Regional Tourism Forum (EATOF) 2019 di Korea Selatan pada 13 Februari hingga 17 Februari 2019.
Program Program Beasiswa Santri Berprestasi (PBSB) kembali dibuka Kementerian Agama melalui Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren (PD Pontren).
Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi (LTMPT) kembali memperpanjang masa pendaftaran dan finalisasi Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri 2019.
Masa pendaftaran Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) 2019 diperpanjang selama dua hari hingga Sabtu (16/2/2019) lantaran para laman pendaftaran sulit diakses. Pendaftar dianjutkan menghindari jam-jam sibuk yakni pukul 10.00 WIB-15.00 WIB agar bisa mengakses laman dengan lancar.
Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa (STPMD) “APMD” Jogja resmi memiliki pemimpin baru, Sabtu (17/11/2018). Sutoro Eko Yunanto kembali terpilih menjadi ketua STPMD “APMD” Jogja periode 2018-2022 setelah sebelumnya pernah menduduki jabatan serupa pada 2002.
Beberapa pimpinan perguruan tinggi di DIY mendukung upaya Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti), yang akan mengeluarkan larangan kegiatan politik praktis di kampus demi menjaga marwah perguruan tinggi. Kampus harus dijauhkan dari kepentingan politik agar objektivitas dan rasionalitas tetap terjaga.
Revitalisasi pendidikan vokasi tidak hanya membutuhkan peningkatan anggaran. Hal tersebut memang diperlukan, tapi, sederet masalah seperti penyerapan di dunia kerja yang belum maksimal, keengganan masyarakat mengikuti pendidikan vokasi dan penciptaan iklim usaha yang baik juga harus dicari jalan keluarnya.
