Para saksi yang baru-baru ini meninggalkan Korea Utara melaporkan menghadapi diskriminasi, eksploitasi tenaga kerja, dan korupsi dalam kehidupan sehari-hari.
Peristiwa pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang terjadi di Tanah Air tidak semuanya merupakan kesalahan pemerintah sehingga pemerintah harus bertanggungjawab terhadap peristiwa tersebut. Hal itu ditegaskan Wakil Presiden RI, HM Jusuf Kalla.
Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menyatakan tidak mudah untuk pemerintah mengungkap peristiwa pelanggaran HAM yang telah terjadi pada 20 atau 30 tahun yang lalu.
Wapres Jusuf Kalla ngacir saat didemo korban dan keluarga korban pelanggaran HAM.
Data indeks negara hukum menunjukkan pelaksanaan HAM era PresidenSusilo Bambang Yudhoyono lebih baik daripada Joko Widodo.
