Ketua DPR Bambang Soesatyo saat pidato dalam Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I Tahun Sidang 2019-2020 menyoroti persolan kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang belum tuntas pada masa kepemimpinan periode pertama Presiden Joko Widodo.
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyebutkan bahwa selama 2018, kepolisian mendapatkan aduan terbanyak dari masyarakat melalui Komnas HAM.
Komisioner Bidang Pendidikan dan Penyuluhan Komnas HAM, Beka Ulung Hapsara mengatakan pencalonan Indonesia di Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa periode 2020-2022 dapat menjadi momentum untuk menguatkan lembaga penegakan HAM di dalam negeri, salah satunya Komisi Nasional (Komnas) HAM.
Rancangan Undang-undang (RUU) Penyadapan dinilai harus mengakomodasi prinsip hak asasi manusia (HAM).
Pelanggaran kasus HAM berat diyakini sulit dilakukan oleh rezim Joko Widodo.
Komnas HAM memintai keterangan terhadap Gubernur Aceh nonaktif Irwandi Yusuf sebagai saksi terkait peristiwa pelanggaran HAM berat yang terjadi di Aceh. KPK memfasilitasi Komnas HAM yang diwakili Ahmad Taufan Damanik sebagai ketua dan Mohammad Choirul Anam sebagai komisioner untuk memeriksa Irwandi di gedung KPK, Jakarta, Rabu (8/5/2019).
Masyarakat perlu memahami Hak Asasi Manusia (HAM) secara bijak agar tetap sejalan dengan sila dalam Pancasila. Banyak kelompok yang memperjuangkan HAM namun kadang kurang sejalan dengan Pancasila seperti halnya sila kedua.
Video anggota Dewan PertimbanganAgum Gumelar yang menceritakan pemecatan Prabowo Subianto dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) viral dan menjadi pembicaraan.
Seorang ibu di Australia mengajukan permohonan kepada pemerintah setempat untuk melegalkan eutanasia setelah putranyaharus pergi ke Swis demi mengakhiri penderitaan hidup.
Indonesia secara resmi mencalonkan diri menjadi anggota Dewan HAM PBB (UNHRC) periode 2020-2022 pada awal Januari lalu dan akan menggelang dukungan dari negara berpendukuk mayoritas muslim.
