Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Susana Yembise mengatakan pemberatan hukuman bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak berupa kebiri melalui suntik kimia sudah final dan mengikat semua pihak.
Hukuman kebiri dinilai tak tepat dilaksanakan karena melanggar hak asasi manusia (HAM).
Sebanyak 20 kabupaten/kota yang ada di Indonesia berkomitmen untuk menjadi kabupaten/kota Hak Asasi Manusia.Hal tersebut disampaikanInternational NGOs Forum on Indonesian Development (INFID).
Ketua DPR Bambang Soesatyo saat pidato dalam Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I Tahun Sidang 2019-2020 menyoroti persolan kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang belum tuntas pada masa kepemimpinan periode pertama Presiden Joko Widodo.
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyebutkan bahwa selama 2018, kepolisian mendapatkan aduan terbanyak dari masyarakat melalui Komnas HAM.
Komisioner Bidang Pendidikan dan Penyuluhan Komnas HAM, Beka Ulung Hapsara mengatakan pencalonan Indonesia di Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa periode 2020-2022 dapat menjadi momentum untuk menguatkan lembaga penegakan HAM di dalam negeri, salah satunya Komisi Nasional (Komnas) HAM.
Rancangan Undang-undang (RUU) Penyadapan dinilai harus mengakomodasi prinsip hak asasi manusia (HAM).
Pelanggaran kasus HAM berat diyakini sulit dilakukan oleh rezim Joko Widodo.
Komnas HAM memintai keterangan terhadap Gubernur Aceh nonaktif Irwandi Yusuf sebagai saksi terkait peristiwa pelanggaran HAM berat yang terjadi di Aceh. KPK memfasilitasi Komnas HAM yang diwakili Ahmad Taufan Damanik sebagai ketua dan Mohammad Choirul Anam sebagai komisioner untuk memeriksa Irwandi di gedung KPK, Jakarta, Rabu (8/5/2019).
Masyarakat perlu memahami Hak Asasi Manusia (HAM) secara bijak agar tetap sejalan dengan sila dalam Pancasila. Banyak kelompok yang memperjuangkan HAM namun kadang kurang sejalan dengan Pancasila seperti halnya sila kedua.
