Penembakan di Paniai pada 2014 disebut sebagai pelanggaran HAM berat pertama era Presiden Joko Widodo.
Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menyampaikan bahwa warga gereja harus turut berperan aktif dalam membangun perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) di tengah-tengah masyarakat. Hal tersebut disampaikannya dalam kuliah umum di Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Jakarta, Senin (27/1/2020).
Pernyataan Jaksa Agung ST Burhanuddin menyebut DPR telah memutuskan peristiwa Semanggi I dan Semanggi II bukanlah pelanggaran HAM berat menjadi polemik. Apa kata Wiranto mengenai hal itu?
Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) periode 2019-2024 melakukan safari ke Universitas Gadjah Mada (UGM). Kunjungan atau safari ke UGM dalam rangka meminta saran dan masukan berkaitan dengan persoalan bangsa.
Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat atau ELSAM menanggapi pernyataan Kejaksaan Agung (Kejagung) tentang kasus dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) dalam Peristiwa Semanggi I dan Semanggi II.
Jaksa Agung ST Burhanuddin membacakan progres penanganan kasus dugaan pelanggaran HAM berat, saat rapat bersama Komisi III DPR,. Jaksa Agung menyebut DPR telah memutuskan peristiwa Semanggi I dan Semanggi II bukanlah pelanggaran HAM berat.
Pemerintah merilis 11 kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat masa lalu ke publik. Kasus tersebut masih ditangani. Kasus tersebut terjadi di sejumlah daerah, termasuk di Jakarta, Aceh dan Papua.
Pemerintah berkeinginan agar kasus HAM di masa lalu bisa segera diselesaikan. Presiden Joko Widodo pun meminta Menko Polhukam Mahfud MD mengawal penyelesaian kasus-kasus besarpelanggaran HAMmasa lalu tersebut.
Pada hari antikorupsi internasional, Senin (9/12/2019), Presiden Joko Widodo menyatakan hukuman mati bisa saja diterapkan berdasarkan kasus tertentu. Namun, jika diterapkan, wacana tersebut menabrak prinsip-prinsip hak asasi manusia (HAM).
Pada Peringatan HAM Sedunia, Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan atau Menkopolhukam Mahfud MD mengaku kasus hak asasi manusia atau HAM masa lalu lamban untuk diselesaikan. Alasannya karena proses demokrasi yang sulit bertemu dengan penentuan keputusan.
