Mantan Menag Lukman Hakim Berharap Munir Jadi Pahlawan Nasional
Mantan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin berharap aktivis HAM Munir dapat ditetapkan sebagai pahlawan nasional.
Mantan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin berharap aktivis HAM Munir dapat ditetapkan sebagai pahlawan nasional.
Mantan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin berharap agar aktivis hak asasi manusia (HAM) Munir Said Thalib ditetapkan sebagai pahlawan nasional atas jasanya dalam memperjuangkan tiga dokumen produk hukum terkait HAM.
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyebut penegakan HAM pada 2021 masih akan mendapatkan banyak tantangan lantaran pandemi Covid-19 membuat pemerintah membatasihak asasi manusia demi kesehatan dan keselamatan publik.
Banyaknya kasus pelanggaran HAM, seperti dilaporkan Human Rights Watch tahun 2020, terjadi karena kurangnya penghormatan pihak-pihak tertentu terhadap nilai-nilai kemanusian.
Ombudsman Republik Indonesia telah meminta klarifikasi langsung kepada Kementerian Sekretariat Negara terkait laporan dugaan hilangnya dokumen hasil penyelidikan Tim Pencari Fakta (TPF) Kasus Munir.
Ambroncius akhirnya ditetapkan sebagai tersangkakasus dugaan penyebaran konten rasis terhadap mantan Anggota Komnas HAM Natalius Pigai.
Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Raden Prabowo Argo Yuwono memastikan aparat kepolisian akan menerapkan konsep Presisi atau pemolisian prediktif, responsibilitas, transparansi, dan berkeadilan dalam mengusut kasus dugaan tindakan rasisme kepada mantan anggota Komnas HAM Natalius Pigai.
Koalisi Masyarakat Untuk Udin (K@MU) menuntut Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) yang baru berani menuntaskan kasus dugaan pembunuhan wartawan Harian Bernas Fuad Muhammad Syafruddin atau Udin. K@MU memberikan catatan sebanyak 14 Kapolri yang pernah menjabat, mulai dari Letnan Jendral Polisi Dibyo Widodo hingga Idham Aziz gagal menuntaskan kasus Udin.
Pakar Hukum Pidana Universitas Islam Indonesia (UII) menyorot sejumlah rekomendasi yang disampaikan oleh Komnas HAM terkait penembakan enam laskar FPI. Komnas HAM memastikan semua pihak diajak untuk mengawal kasus tersebut agar ada proses pengadilan terbuka terkait kasus tersebut.
Dalam menuntaskan masalah HAM, Kejaksaan diminta untuk bekerja sama denganpihak-pihak terkait lainnya terutama Komnas HAM.