Pengadilan Tinggi Tata Usaha atau PTUN memvonis Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin terkait pernyataan tragedi Semanggi. Kejaksaan Agung buka suara terkait vonis tersebut.
Jaksa Agung ST Burhanuddin divonis bersalah oleh Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta atas pernyataannya yang menyebut Tragedi Semanggi I dan II bukan pelanggaran HAM berat.
Jaksa Agung ST Burhanuddin divonis bersalah oleh Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta. Burhanudin divonis bersalah atas pernyataannya yang menyebut Tragedi Semanggi I dan II bukan pelanggaran HAM berat saat rapat kerja dengan Komisi III DPR RI pada 16 Januari 2020 lalu.
Penegakan hak asasi manusia (HAM) di era Presiden Joko Widodo dikritisi Komnas HAM.
Pemerintah Indonesia bisa meniru kebijakan Singapura. State Lands Act Singapura menetapkan waktu kepemilikan apartemen selama 99 tahun sejak 1967.
Pemerintah Indonesia telah melaporkan kasus dugaan eksploitasi ABK WNI di kapal berbendera China Long Xing 629 ke Dewan HAM PBB.
Sejumlah poin yang kurang spesifik dalam rancangan Perpres tentang pelibatan TNI dalam menangani aksi terorisme berpotensi memunculkan pelanggaran HAM.Kekhawatiran tersebut diungkapkan oleh Komisioner Komnas HAM Choirul Anam dalam sebuah diskusi virtual pada Rabu (13/5/2020) di Jakarta.
Penembakan di Paniai pada 2014 disebut sebagai pelanggaran HAM berat pertama era Presiden Joko Widodo.
Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menyampaikan bahwa warga gereja harus turut berperan aktif dalam membangun perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) di tengah-tengah masyarakat. Hal tersebut disampaikannya dalam kuliah umum di Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Jakarta, Senin (27/1/2020).
Pernyataan Jaksa Agung ST Burhanuddin menyebut DPR telah memutuskan peristiwa Semanggi I dan Semanggi II bukanlah pelanggaran HAM berat menjadi polemik. Apa kata Wiranto mengenai hal itu?
