Pemkot Jogja menerapkan WFH ASN secara selektif, hanya 0,59 persen pegawai terlibat dengan pengawasan ketat dan layanan publik tetap berjalan.
WFH ASN Pemkot Jogja baru 2,8%. Evaluasi kebijakan akan dilakukan akhir April 2026 untuk ukur efisiensi.
ASN DIY WFH tiap Rabu, Pemda tekan perjalanan dinas dan penggunaan kendaraan untuk efisiensi anggaran.
ASN Bantul jalani WFH namun tetap siaga, wajib aktif dan bisa dipanggil ke kantor kapan saja selama jam kerja.
ASN DIY direncanakan WFH tiap Jumat, skema teknis masih dirumuskan, layanan publik dipastikan tetap berjalan normal.
WFH ASN di Jateng tidak berlaku untuk semua OPD, layanan publik tetap wajib bekerja dari kantor.
Rotasi pejabat Kemenpora hadirkan lebih banyak perempuan dan pemimpin muda dalam struktur kepemimpinan baru.
WFH ASN setiap Jumat di Sleman mulai dikaji, layanan publik dipastikan tetap berjalan normal.
Pemkab Klaten pastikan PPPK tetap aman meski belanja pegawai dibatasi 30 persen mulai 2027.
Bupati Sleman nilai WFH tidak efektif. Pemkab pilih layanan tatap muka demi pelayanan publik lebih cepat dan optimal.
