Sudirman Said harus menunjukkan bukti-bukti terkait pertemuan rahasia antara Presiden Joko Widodo dengan Chairman of the Board PT Freeport McMoRan Inc James R Moffett pada 2015 lalu.
Isu tentang Presiden Jokowi dan Freeport kembali mencuat. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan Presiden Joko Widodo tidak punya kesepakatan atau "deal" tertentu dengan Freeport.
Koordinator Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga, Dahnil Anzar Simanjuntak menilai pertemuan Presiden Jokowi dengan Bos Freeport McMoran Inc James R Moffet yang tertutup tidaklah etis.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan klarifikasi terkait pernyataan mantan Menteri ESDM Sudirman Said yang mengungkap asal muasal penerbitan surat bernomor 7522/13/MEM/2015 yang merupakan surat perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia hingga 2021.
Asal muasal penerbitan surat bernomor 7522/13/MEM/2015 yang merupakan surat perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia hingga 2021 diungkap oleh Mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said.
Calon Presiden nomor urut satu Joko Widodo (Jokowi ), memamerkan sejumlah keberhasilan pemerintah yang membubarkan anak usaha PT Pertamina (Persero) yakni PT Pertamina Energy Trading Ltd atau Petral hingga mengembalikan PT Freeport Indonesia. Jokowi juga menitipkan Blok Rokan dan Mahakam kepada para luusan pertambangan di Indonesia karena sepenuhnya sudah dikelola Pertamina.
Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah, diyakini menyimpan kandungan emas mencapai 1,5 juta ton. Sebagai perbandingan, cadangan emas dan tembaga di tambang Grasberg, Papua, yang dikelola PT Freeport sebanyak 3,8 miliar ton.
Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara (Minerba) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bambang Gatot Ariyono memperkirakan bahwa penerimaan PT Freeport Indonesia (PTFI) turun pada 2019.
PT Inalum (Persero) mengatakan tidak ada aset atau saham perusahaan dan anak usaha yang digadaikan ketika perusahaan menerbitkan obligasi global dalam peningkatan kepemilikan saham di PT Freeport Indonesia (PTFI).
Pemprov Papua akan menikmati 10% keuntungan PT Freeport Indonesia setelah pemerintah Indonesia menjadi pemilik saham mayoritas perusahaan tersebut.
