Perbedaan dalam demokrasi khususnya selama pelaksanaan Pemilu 2019 merupakan hal biasa meski tetap perlu memperhatikan batas-batas yang disepakati sesuai Undang-Undang. Hal tersebut disampaikan Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X.
Gelombang kritik terhadap pembentukan Tim Asistensi Hukum Kemenko Polhukan belum mereda.
Istilah makar dinilai perlu dikembalikan ke makna aslinya untuk menghentikan salah kaprah dalam penegakkan hukum di Indonesia.
Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia khawatir Tim Asistensi Hukum bentukan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wirantobisa menghidupkan kembali Undang-Undang (UU) Subversif produk Orde Lama.
Pembentukan tim hukum utuk memantau ucapan para tokoh oleh Menko Polhukam Wiranto disindir cawapres nomor 02 Sandiaga Uno.
Kritikan terhadap, keputusan pemerintah membentuk tim hukum untuk membidik ucapan tokoh yang dianggap melanggar hukum hingga kini terus bergulir.
Keputusan Menteri Kementerian Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto menerbitkan Keputusan Menkopolhukam No. 38/2019 yang berisi pembentukan Tim Asistensi Hukum dinilai Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) sebagai kemunduran demokrasi.
Pakar hukum tata negara Bivitri Susanti menilai Presiden sebagai kepala negara, memiliki kewenangan untuk mengurangi dampak buruk pasal karet yang ada di Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) mempertanyakan jeratan pidana terhadap aktivis dan pengajar Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Robertus Robet.
Ketua Paramparapraja DIY Prof Mahfud MD mengingatkan seluruh elemen masyarakat untuk menghindari potensi konflik (bentrok) antarpendukung partai atau pasangan calon presiden.
