Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sleman akan menonaktifkan sementara 137 pengawas pemilu ad hoc yang bertugas selama Pilkada Serentak 2020 di Sleman. Ratusan pengawas itu bertugas mulai dari kecamatan hingga desa.
Pemerintah diminta tidak terlalu berlebihan mengatur majelis taklim. Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir berharap pemerintah tidak terlalu mengatur kegiatan keagamaan seperti majelis taklim melalui Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 29 Tahun 2019 tentang Majelis Taklim.
Koalisi Masyarakat Tolak Orba Jilid II mengkritik sikap Presiden Joko Widodo yang menolak mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) pencabutan UU KPK hasil revisi. Koalisi siap menggelar unjuk rasa.
Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) memperkirakan kualitas demokrasi Indonesia akan menurun pada periode kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Musisi dan aktivis Ananda Badudu dibebaskan oleh penyidik Polda Metro Jaya, Jumat (27/9/2019).
Penyidik Polda Metro Jaya menyebutkan aktivis Dandhy D Laksono diduga memprovokasi terkait isu Papua melalui media sosial sehingga dijadikan tersangka ujaran kebencian.
olisi menangkap Ananda Badudu karena telah mentranster uang kepada mahasiswa yang mengikuti aksi di DPR RI pada Selasa (24/9/2019).
Tak hanya Rara Sekar, sejumlah rekan Ananda Badudu di dunia hiburan ikut bereaksi terhadap penangkapannya oleh Polda Metro Jaya akibat penggalangan dana digital untuk kebutuhan logistik dan alat kesehatan massa pada aksi demonstrasi pada Selasa (24/9/2019) yang ia lakukan melalui platform website kitabisa.com.
Musisi Rara Sekar cepat tanggap dengan membuatkan petisi digital #KitaBersamaAnandaBadudu yang menuntut pembebasan rekannya yang diringkus Polda Metro Jaya pada Jumat (27/9/2019) dini hari.
Analis senior bidang politik dari Harvard University dan Rand Corporation, Prof Jonah Blank, menyampaikan bahwa Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dapat menghambat pelaksanaan demokrasi di Indonesia.
