Musisi Rara Sekar cepat tanggap dengan membuatkan petisi digital #KitaBersamaAnandaBadudu yang menuntut pembebasan rekannya yang diringkus Polda Metro Jaya pada Jumat (27/9/2019) dini hari.
Analis senior bidang politik dari Harvard University dan Rand Corporation, Prof Jonah Blank, menyampaikan bahwa Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dapat menghambat pelaksanaan demokrasi di Indonesia.
Tanda pagar (tagar) #GejayanMemanggil menggema dan menjadi topik hangat di Twitter sepanjang Minggu (22/9/2019). Tagar tersebut adalah seruan bagi mahasiswa dan masyarakat untuk turun dalam aksi damai di Pertigaan Colombo, Gejayan, pada Senin (23/9/2019) siang mulai pukul 13.00 WIB.
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Sleman mengajukan anggaran Rp7,6 miliar kepada Pemkab Sleman untuk kebutuhan pengawasan Pilkada 2020 mendatang.
Praktik intoleransi terhadap kelompok minoritas ditengarai menyebabkan demokrasi di Indonesia memburuk.
Perbedaan dalam demokrasi khususnya selama pelaksanaan Pemilu 2019 merupakan hal biasa meski tetap perlu memperhatikan batas-batas yang disepakati sesuai Undang-Undang. Hal tersebut disampaikan Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X.
Gelombang kritik terhadap pembentukan Tim Asistensi Hukum Kemenko Polhukan belum mereda.
Istilah makar dinilai perlu dikembalikan ke makna aslinya untuk menghentikan salah kaprah dalam penegakkan hukum di Indonesia.
Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia khawatir Tim Asistensi Hukum bentukan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wirantobisa menghidupkan kembali Undang-Undang (UU) Subversif produk Orde Lama.
Pembentukan tim hukum utuk memantau ucapan para tokoh oleh Menko Polhukam Wiranto disindir cawapres nomor 02 Sandiaga Uno.
