Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Bantul memastikan mulai melakukan pembentukan badan adhoc seperti pengawas kecamatan, PPK hingga
Bagja menegaskan rekapitulasi berjenjang manual tidak boleh berhenti sebab, apabila sudah laksanakan, harus dilakukan sampai tuntas.
Saat ini, status gedung KPU dan Bawaslu Bantul masih berstatus pinjam pakai dari Pemkab Bantul.
LSI merilis tingkat kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan Pemilu 2024.
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) akan mengadakan rapat pleno untuk membahas audit Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap). Rapat Pleno digelar untuk menentukan
jumlah TPS yang melakukan pemungutan suara ulang berbeda dengan jumlah yang direkomendasikan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, yakni sebanyak 780 TPS.
Bawaslu DIY mengaku akan berkoordinasi dengan petugas keamanan untuk mengantisipasi kerawanan yang muncul di TPS yang melaksanakan PSU dan PSL
Bagja juga menjelaskan bahwa hingga saat ini belum ditemukan pelanggaran yang dapat membatalkan hasil Pemilu 2024.
Aktivis Pro Demokrasi Jogja mengkritisi kenaikan gaji yang diterima oleh Bawaslu. Menurut mereka itu tak berbeda dengan suap dan sogokan
Sejumlah massa mendemo kantor Bawaslu DIY pada Kamis (22/2/2024).
