Perpres tentang BNN Sudah Resmi Ditandatangani Presiden
Peraturan Presiden (Perpres) No.47/2019 tentang Perubahan atas Perpres No.23/2010 tentang Badan Narkotika Nasional (BNN) pada 4 Juli 2019 telah ditandatangani Presiden Joko Widodo.
Peraturan Presiden (Perpres) No.47/2019 tentang Perubahan atas Perpres No.23/2010 tentang Badan Narkotika Nasional (BNN) pada 4 Juli 2019 telah ditandatangani Presiden Joko Widodo.
Puluhan organisasi masyarakat di Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh melakukan deklarasi di Masjid Agung Baiturrahim, Lhoksukon, Aceh Utara. Kegiatan ini juga dihadiri oleh Bupati setempat Muhammad Thaib, jajaran pemerintahan dan 23 organisasi masyarakat.
etua Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kabupaten Aceh Barat, Teungku Abdurrani Adian mengatakan pihaknya sangat setuju dan sependapat dengan rencana Pemerintah Aceh untuk melegalkan poligami bagi masyarakat di daerah itu.
Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memperpanjang batasan usia untuk bus pariwisata yang semula 10 tahun menjadi 15 tahun.
Surat pemberitahuan terkait dengan prosedur perjalanan dinas ke luar negeri untuk anggota DPRD dan kepala daerah resmi diterbitkan oleh Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo.
Peraturan Pemerintah (PP) No.35/2019 tentang Perubahan Ketiga Atas PP No.19 /2016 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, atau Tunjangan Ketiga Belas Kepada PNS, Prajurit TNI, Anggota Polri, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan telah ditandatanganiPresiden Joko Widodo.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sleman mewajibkan tempat hiburan umum untuk tutup selama sepekan awal Ramadan, tepatnya sejak Minggu (5/5/2019) hingga Sabtu (11/5/2019).
Pemerintah Kota Surabaya mulai menerapkan aturan ketat tentang kawasan tanpa rokok di tempat umum. Pemerintah akan memberikan peringatan bagi pelanggarnya.
Rancangan Peraturan Menteri (RPM) tentang penggunaan spektrum frekuensi radio berdasarkan izin kelastelah ditandatangani olehMenteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara, Jumat (5/4/2019).
Mulai 11 April mendatang, Selandia Baru akan melarang penjualan senjata api militer semi-otomatis dan senapan serbu di bawah undang-undang persenjataan yang baru. Bersamaan keluarnya aturan itu, pemerintah Selandia Baru akan melakukan penarikan terhadap para pemegang senjata yang dilarang.