Peraturan Pemerintah (PP) No.52/2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Disabilitas yang baru disahkan Juli lalu dinilai belum begitu membawa pembaharuan dalam regulasi, khususnya terkait dengan bantuan dan resistensi sosial.
Berbagai tanggapan mulai muncul terkait dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat terbaru terkait dengan perjanjian pengikatan jual beli Nomor 11/PRT/M/2019 tentang Sistem Perjanjian Pendahuluan Jual Beli Rumah.
Pengamat Ekonomi Gunawan Benyamin menilai Peraturan pemerintah terkait dengan kenaikan batas tarif untuk kendaraan roda empat adalah kabar baik. Hanya saja, ada risikonya.
Surat edaran pengaturan tentang perizinan dinas ke luar negeri telah diterbitkan. Pengaturan tersebut bertujuan agar kepala daerah tidak mengajukan permohonan izin secara mendadak untuk berdinas ke luar Indonesia.
Peraturan Presiden (Perpres) No.47/2019 tentang Perubahan atas Perpres No.23/2010 tentang Badan Narkotika Nasional (BNN) pada 4 Juli 2019 telah ditandatangani Presiden Joko Widodo.
Puluhan organisasi masyarakat di Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh melakukan deklarasi di Masjid Agung Baiturrahim, Lhoksukon, Aceh Utara. Kegiatan ini juga dihadiri oleh Bupati setempat Muhammad Thaib, jajaran pemerintahan dan 23 organisasi masyarakat.
etua Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kabupaten Aceh Barat, Teungku Abdurrani Adian mengatakan pihaknya sangat setuju dan sependapat dengan rencana Pemerintah Aceh untuk melegalkan poligami bagi masyarakat di daerah itu.
Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memperpanjang batasan usia untuk bus pariwisata yang semula 10 tahun menjadi 15 tahun.
Surat pemberitahuan terkait dengan prosedur perjalanan dinas ke luar negeri untuk anggota DPRD dan kepala daerah resmi diterbitkan oleh Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo.
Peraturan Pemerintah (PP) No.35/2019 tentang Perubahan Ketiga Atas PP No.19 /2016 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, atau Tunjangan Ketiga Belas Kepada PNS, Prajurit TNI, Anggota Polri, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan telah ditandatanganiPresiden Joko Widodo.
