Kepala Dinas PMD Sleman Priyo Handoyo mengatakan jika Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Sleman telah mengimbau kepada desa agar segera menyelesaikan racangan peraturan desa (Perdes) yang berkaitan dengan Tanah Kas Desa (TKD).
Pemda DIY bersama DPRD DIY sedang membahas Raperda tentang penyelenggaraan kesejahteraan lansia. Rancangan peraturan ini diharapkan membuat lebih bahagia para lansia karena akan diberikan kemudahan akses.
Aturan baru mengenai pemasangan kamera pengintai kini diberlakukan di Kota Jogja.
Kanwil Kemenag DIY memastikan tak ada larangan pemakaian cadar bagi aparat sipil negara (ASN) di DIY. Selain tak mempermasalahkan soal cadar, hingga kini Kemenag DIY juga belum menemukan adanya ASN di lingkungan Kemenag DIY yang menggunakan cadar.
Revisi Peraturan Pemerintah (PP) No 44 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) masih menunggu ditandatangani Presiden Joko Widodo untuk kemudian diterapkan kepada peserta.
UU No. 33/2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH) akan mulai diberlakukan dengan registrasi selama 5 tahun. Registrasi dimulai dari 17 Oktober 2019 dan berakhir pada 17 Oktober 2024 untuk industri makanan dan minuman.
Pemerintah Kota Surabaya melalui Dinas Kependudukan Catatan Sipil (Dispendukcapil) Kota Surabaya mulai bertindak tegas terhadap warga nonpermanen yang ketahuan tidak membawa identitas kependudukan di wilayah Kota Pahlawan, Jawa Timur tersebut. Pemerintah akan memberikan sanksi berupa denda Rp500.000.
Aturan baru mengenai pidato Presiden dan pejabat negara diterbitkan.
Presiden Joko Widodo menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) No.63/2019 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia. Nama bandara, hotel, hingga perumahan wajib memakai bahasa Indonesia
Pemerintah Kota (Pemkot) Jogja menyiapkan Peraturan Walikota (Perwal) tentang pemeliharaan, penanganan dan larangan penjualan daging anjing. Sifat anjing sebagai pembawa rabies menjadi dasar untuk mengedukasi masyarakat agar tidak lagi mengkonsumsi daging anjing.
