Kim Jong Un dikabarkan semakin khawatir tentang pengaruh asing di Korea Utara. Kekinian, sebuah surat kabar pemerintah telah memperingatkan, lebih banyak yang harus dilakukan untuk melawan "invasi gaya hidup kapitalistik" dari Barat yang "dekaden".
Tito Karnavian selaku Menteri Dalam Negeri (Mendagri) menerbitkan Surat Edaran Nomor 800/2794/SJ tentang Pembatasan Kegiatan Buka Puasa Bersama pada Ramadhan dan Pelarangan Open House Halal Bihalal Hari Raya Idulfitri 1442 H.
Mulai saat ini, media dilarang menyiarkan tindakan atau arogansi anggota kepolisian. Ketentuan tersebut dikeluarkan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo melalui surat telegram terkait ketentuan peliputan media massa mengenai tindak pidana atau kejahatan kekerasan.
Bagi Anda yang penasaran, berikut adalah mekanisme tilang ETLE dan cara membayarnya sesuai aturan resmi Polda Metro Jaya.
Jokowi membentuk Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (Satgas P2DD) guna mempercepat implementasi digitalisasi transaksi keuangan daerah.
Gugatan Pergub DIY tentang larangan demonstrasi di Malioboro ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dinilai salah alamat. Aliansi warga berencana menempuh uji materi ke Mahkamah Agung (MA).
Pemerintah Daerah DIY belum memutuskan tindakan ke depan terkait somasi dari Aliansi Rakyat untuk Demokrasi Yogyakarta (ARDY). Sebelumnya, ARDY mengirim somasi terbuka pada Gubernur DIY Sri Sultan HB X untuk mencabut dan membatalan Peraturan Gubernur Nomor 1 tahun 2021 tentang Pengendalian Pelaksanaan Pendapat di Muka Umum pada Ruang Terbuka.
Tarif bea materai baru menjadi Rp10.000 mulai 1 Januari 2021. Meski demikian, pemerintah tetap memberlakukan materai Rp3.000 dan Rp6.000 hingga 31 Desember 2021. Begini cara penggunaan materai lama.
Pengusaha angkutan barang mengaku kecewa terkait dengan kebijakan pemerintah yang melarang truk melintas di jalan tol saat libur akhir tahun.
Instruksi Menteri Dalam Negeri Tito Karnaviantentang pemberhentian kepala daerah terkait protokol kesehatan sedang menjadi perhatian. Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menegaskan dirinya patuh pada instruksi yang dikeluarkan Mendagri terkait penegakan protokol kesehatan tersebut.
