Pelantikan kepala daerah tersebut, merupakan pelantikan kepala daerah secara serentak tahap pertama, yaitu kepala daerah yang masa jabatannya telah berakhir pada 17 Februari 2021.
Dia tak akan menunggu Senin (1/3/2021) untuk mulai bekerja. Bahkan, langsung mengagendakan sejumlah peninjauan usai dilantik.
Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Bantul Abdul Halim Muslih-Joko B Purnomo langsung tancap gas, seusai dilantik oleh Gubernur DIY, Sri Sultan HB X di Kantor Gubernur DIY Kepatihan, Jumat (26/2/2021) pagi.
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akan menggelar pelantikan calon kepala daerah yang terpilih dalam Pilkada Serentak 2020 pada akhir Februari 2021.
Teka-teki tentang kapan acara pelantikan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surakarta terpilih, Gibran Rakabuming Raka dan Teguh Prakosa terjawab. Putra Presiden Jokowi itu rencananya akan dilantik pada Jumat (26/2/2021). Pelantikan akan digelar secara virtual di Balai Tawangngarum Kantor Balai Kota Surakarta.
Wali Kota Magelang Sigit Widyonindito dan Wakil Wali Kota Magelang Windarti Agustina mengakhiri jabatannya pada Rabu (17/1/2021). Keduanya menyempatkan diri untuk makan siang di warung "Bu Atmo" di Jalan Jendralan Kota Magelang, sebelum melaksanakan serah terima jabatan Pelaksana Harian (Plh) Wali Kota Magelang, Rabu (17/2/2021).
Wali Kota Magelang Sigit Widyonindito dan Wakil Wali Kota Magelang Windarti Agustina berpamitan, seiring telah selesainya tugas keduanya memimpin Kota Magelang selama lima tahun. Keduanya pun menyampaikan terimakasih kepada seluruh jajarannya, para pamong wilayah sampai RT/RW dan masyarakat Kota Magelang.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) mengeluarkan instruksi Mendagri No. 6 Tahun 2020 tentang Penegakan Protokol Kesehatan untuk Pengendalian Penyebaran Covid-19 yang memuat ketentuan pemberhentian kepala daerah apabila terbukti melanggar protokol kesehatan.
Robert menilai sanksi pemberhentian yang dimaksud Mendagri Tito adalah melalui cara top-down yakni merujuk pada PP No.12/2012 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
Kepala daerah dapat diberi sanksi hingga pemberhentian dari jabatan apabila terbukti mengabaikan penerapan protokol kesehatan.
