Pemerintah Kabupaten Bantul resmi menyerahkan petikan SK Pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu tahun 2025.
DPRD Kabupaten Sragen akan menggelar rapat paripurna pada Senin (10/11/2025). Salah satu persoalan yang menjadi polemik berkaitan dengan nasib pppk paruh waktu.
Pemkab Gunungkidul belum bisa memastikan kontrak Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu berlangsung berapa tahun masih menunggu kebijakan Pusat.
Ribuan tenaga honorer di Kabupaten Bantul masih menunggu kepastian status baru mereka sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu.
Pemkab Bantul menyerahkan surat keputusan (SK) pengangkatan kepada 111 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahap II formasi tahun 2024.
Usai pengusulan, ada tahapan pemberkasan dengan menyerahkan daftar riwayat hidup calon pegawai bersangkutan.
BKPPD Gunungkidul memastikan ada perpanjangan waktu untuk perpanjangan Calon PPPK Paruh Waktu, dari awalnya 15 September jadi 22 September 2025.
PPK dapat memberikan kuasa untuk mengangkat PPPK Paruh Waktu kepada pejabat yang ditunjuk di lingkungannya untuk menetapkan pengangkatan PPPK Paruh Waktu.
Kantor Polresta Jogja dipadati ratusan warga pada Kamis (11/9/2025) yang mengurus SKCK PPPK paruh waktu
usulan formasi ini sebagai bagian upaya meningkatan profesionalisme dan pengembangan karier guru madrasah dan guru pendidikan agama
