Seorang warga Sleman dibikin bingung dengan tanggapan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo. Jeffry Yohanes Francisco, 32 yang merupakan penggiat angkutan umum berniat tulus memberi kaos gratis kepada Ganjar Pranowo, tapi ditolak. Ganjar justru ingin membeli kaos bergambar bus tersebut.
Calon anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI harus memiliki profesionalisme tinggi, menurut Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Enny Sri Hartarti.
Dua nama politikus nasional digadang-gadang menjadi Menteri Koordinator Perekonomian di kabinet baru nanti.
Terdakwa suap terkait jual-beli jabatan di Kabupaten Cirebon, Sunjaya Purwadisastra dilantik sebagai Bupati Cirebon periode 2019-2024 oleh Gubernur Jawa Barat M Ridwan Kamil atau Emil, di Aula Barat Gedung Sate Bandung, Jumat (17/5/2019).
Partai koalisi pengusung Bupati Kulonprogo Hasto Wardoyo-Soetejo pada Pilkada 2017 lalu (PDI-P, Golkar, PAN, PKS, Hanura, Nasdem dan PPP) masih belum memikirkan proses pergantian Hasto jika benar-benar menjabat Kepala BKKBN.
Pemilihan Bupati Kulonprogo Hasto Wardoyo sebagai kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) oleh Pemerintah Pusat akan disusul dengan pemilihan Wakil Bupati (wabup) baru , karena wabup saat ini akan naik menggantikan posisi politikus PDIP tersebut.
Para pimpinan DPRD Kulonprogo mendukung pengangkatan Bupati Kulonprogo, Hasto Wardoyo menjadi kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Mereka akan menyiapkan calon untuk duduk mengisi posisi wakil bupati.
Petikan Surat Keputusan (SK) Presiden ihwal pengangkatan Bupati Kulonprogo, Hasto Wardoyo menjadi kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) ternyata dikirimkan langsung oleh Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kementrian Kesehatan, Anung Sugihantono lewat pesan Whatsapp (WA). Namun demikian, Hasto mengaku belum menerima salinan resmi SK tersebut.
DPW PDIP DIY belum memikirkan calon pengganti Bupati Hasto Wardoyo yang dikabarkan diangkat menjadi Kepala BKKBN.
Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid menilai rencana pembentukan tim khusus pengkaji ucapan tokoh yang dianggap melanggar hukum, berpotensi membungkam kritik kepada pejabat negara.
