Kecuali Prabowo, Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan petinggi parpol non Koalisi Indonesia Kerja tidak diundang dalam pembukaan Kongres Nasional V, Kamis (8/8/2019).
Kongres Kelima PDIP yang akan digelar di Bali pada 8-11 Agustus 2019, dipastikan mengundang Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto untuk hadir. Hal itu disebutkan oleh tokoh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Puan Maharani Nakshatra Kusyala.
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) akan mengadakan kongres di Bali pada 8-11 Agustus 2019. Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Djarot Syaiful Hidayat menyebut selain menetapkan ketua umum, kongres juga membahas persiapan untuk regenerasi menjelang Pemilu 2024.
Kongres merupakan kekuasaan tertinggi PDIP yang dihadiri oleh utusan-utusan dewan pimpinan daerah (DPD) dan dewan pimpinan cabang (DPC).
PDI Perjuangan (PDIP) menegaskan bahwa undangan kepada Prabowo Subianto untuk menghadiri kongres partai tersebut bukan untuk membahas koalisi.
Keterlibatan partai politik (parpol) koalisi maupun oposisi yang saling mengincar kursi jabatan pimpinan Majelis Pemusyawaratan Rakyat (MPR) tidak dipermasalahkan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).
Setidaknya akan ada dua paket pimpinan MPR yang akan saling berkompetisi untuk mengisi jabatan pimpinan MPR periode 2019-2024. Hal tersebut disampaikan politisi PDI Perjuangan (PDIP) Hendrawan Supratikno.
Kendati memiliki saham terbesar di koalisi pengusung pasangan Joko Widodo-Maruf Amin,Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP tidak ambil pusing dengan jatah menteri pada pemerintahan periode 2019-2024
PDI Perjuangan (PDIP) mulai menyelenggarakan Konferensi Cabang dan Konferensi Daerah (Konfercab dan Konferda) secara serentak pada 29 Juni. Konferensi di 10 tempat telah diselesaikan.
Usai Joko Widodo-Ma'ruf Amin terpilih menjadi presiden dan wakil presiden,Partai Demokrat Indonesia Perjuangan (PDIP) dinilai sebagai partai yang paling pasti mendapat jatah kursi menteri. Namun partai banteng moncong putih tersebut menyerahkan sepenuhnya keputusan kepada kepala negara.
