Pemerintah Wacanakan PNS Kerja di Rumah, Begini Kata Pakar Kebijakan Publik
Pengamat kebijakan publik menilai, perlu adanya pengawasan ketat jika pemerintah benar-benar mewujudkan kebijakan PNS kerja di rumah.
Pengamat kebijakan publik menilai, perlu adanya pengawasan ketat jika pemerintah benar-benar mewujudkan kebijakan PNS kerja di rumah.
Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) memberikan penjelasan ihwal polemik penggunaan celana panjang bagi petugas paskibraka.
Produsen kantong plastik dihadapkan pada rencana pemerintah mengenakan cukai plastik terhadap kantong plastik sebesar Rp200 per lembar atau Rp30.000 per kilogram (kg). Kebijakan ini merupakan upaya pemerintah mengurangi penggunaan plastik untuk kelestarian lingkungan.
Sejumlah lokasi kantong parkir di depok Jawa Barat mulai menerapkan pemisahan parkir motor antara laki-laki dan perempuan.
Pemerintah Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, memberikan insentif atau bantuan dana operasional untuk pengurus rukun tetangga (RT) dan rukun warga (RW) dengan nilai bantuan mencapai Rp3 juta per tahun yang disesuaikan kemampuan keuangan desa.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) No 31 tahun 2019 tentang Pelaksanaan atas Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.
Presiden Joko Widodo menyebut salah satu syarat agar Indonesia menjadi negara nomor empat terbesar di dunia adalah reformasi struktural birokrasi. Artinya menurut Jokowi, kelembagaan harus disederhanakan.
Pemkab Gunungkidul menegaskan pegawai dengan status tenaga harian lepas (THL) tidak bisa diangkat menjadi pegawai negeri sipil (PNS). Pasalnya, perjanjian kerja hanya sebatas dengan sistem kontrak dan bisa diperpanjang apabila dalam evaluasi kinerja dianggap memuaskan.
Presiden Joko Widodo berupaya menaikkan harga karet yang sekarang ini merosot dengan menyerap karet rakyat untuk aspal atau pembangunan infrastruktur jalan. Kebijakan tersebut mendapat sambutan positif dari petani karet di Sumatra Selatan.
Sebanyak 85 peserta yang mengikuti seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Kulonprogo dinyatakan lolos. Namun, sampai saat ini belum juga ada kejelasan dan pengumuman kelolosan 85 peserta tersebut.