News
Luhut Binsar Usul APBN Dipakai Beli Motor Listrik untuk PNS
Motor listrik ke depannya diusulkan digunakan oleh PNS.
Tag: Kebijakan Pemerintah
Daftar artikel
News
Aceh Ingin Bangun Pasar Khusus Janda
Terinspirasi dari Arab Saudi, pasar khusus janda diusulkan dibangun di Aceh.
News
Pemerintah Wacanakan PNS Kerja di Rumah, Begini Kata Pakar Kebijakan Publik
Pengamat kebijakan publik menilai, perlu adanya pengawasan ketat jika pemerintah benar-benar mewujudkan kebijakan PNS kerja di rumah.
News
Penggunaan Celana Panjang Putri Paskibraka Tuai Kontroversi, Ini Penjelasan Lengkap Kemenpora
Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) memberikan penjelasan ihwal polemik penggunaan celana panjang bagi petugas paskibraka.
Ekbis
Cukai Plastik untuk Kelestarian Lingkungan
Produsen kantong plastik dihadapkan pada rencana pemerintah mengenakan cukai plastik terhadap kantong plastik sebesar Rp200 per lembar atau Rp30.000 per kilogram (kg). Kebijakan ini merupakan upaya pemerintah mengurangi penggunaan plastik untuk kelestarian lingkungan.
News
Pemkot Depok Berlakukan Pemisahan Tempat Parkir Motor Perempuan dan Laki-Laki
Sejumlah lokasi kantong parkir di depok Jawa Barat mulai menerapkan pemisahan parkir motor antara laki-laki dan perempuan.
News
Pengurus RT dan RW di Kudus Peroleh Bantuan Rp2,5 Juta Per Tahun
Pemerintah Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, memberikan insentif atau bantuan dana operasional untuk pengurus rukun tetangga (RT) dan rukun warga (RW) dengan nilai bantuan mencapai Rp3 juta per tahun yang disesuaikan kemampuan keuangan desa.
News
PP Jaminan Halal Diterbitkan, Kewajiban Sertifikasi Dilakukan Bertahap
Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) No 31 tahun 2019 tentang Pelaksanaan atas Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.
News
Lembaga Tak Beri Kontribusi, Siap-siap Dibubarkan Jokowi
Presiden Joko Widodo menyebut salah satu syarat agar Indonesia menjadi negara nomor empat terbesar di dunia adalah reformasi struktural birokrasi. Artinya menurut Jokowi, kelembagaan harus disederhanakan.
Gunungkidul
Tenaga Harian Lepas Tak Bisa Diangkat Menjadi PNS
Pemkab Gunungkidul menegaskan pegawai dengan status tenaga harian lepas (THL) tidak bisa diangkat menjadi pegawai negeri sipil (PNS). Pasalnya, perjanjian kerja hanya sebatas dengan sistem kontrak dan bisa diperpanjang apabila dalam evaluasi kinerja dianggap memuaskan.
