Jubir KPK: Sjamsul Nursalim dan Istrinya Masuk DPO
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan tanggapan kuasa hukum tersangka Sjamsul Nursalim terkait dengan penerbitan Red Notice terhadap kliennya.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan tanggapan kuasa hukum tersangka Sjamsul Nursalim terkait dengan penerbitan Red Notice terhadap kliennya.
Wakil Gubernur Lampung Chusnunia Chalim alias Nunik batal diperiksa tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK),Rabu (20/11/2019).
Tiga pimpinan KPKmengajukan uji materi atasUndang-Undang No.19/2019 ke Mahkamah Konstitusi.Ketigapimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tersebut adalah Agus Rahardjo, Laode M Syarif, dan Saut Situmorang.
Direktur Utama PT Jasa Marga (Persero) Tbk. Desi Arryani akan jalani pemeriksaan di Komisi Pemberantasan Korups (KPK) besok, Rabu (20/11/2019). KPK meminta dirinya kooperatif.
Sidang hari ini digelar untuk Perkara 59/PUU-XVII/2019 yang diajukan 22 mahasiswa Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Islam As-Syafi'iyah.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian sempat mengatakan bahwa operasi tangkap tangan (OTT) kepala daerah bukan prestasi yang hebat. Tito mengungkapkan bahwa sistem politik yang menelan biaya tinggi membuka peluang menciptakan perilaku koruptif kepala daerah.
Salah satu tetangga Novel Baswedan, Yasri Yudha Yahya, mengungkap kondisi wajah dan mata penyidik senior Komisi Pemerantasan Korupsi (KPK) tersebut saat penyiraman air keras terjadi pada 11 April 2017.
Hakim menolak praperadilan yang diajukan mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi dan mantan anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PDIP I Nyoman Dhamantra. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengucapkan terima kasih kepada hakim tersebut.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengagendakan pemanggilan ulang terhadap putra Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Yamitema Tirtajaya Laoly dalam penyidikan kasus suap terkait dengan proyek dan jabatan di lingkungan Pemkot Medan pada 2019, Selasa (12/11/2019).
Universitas Islam Indonesia (UII) Jogja resmi mengajukan gugatan atau judicial review UU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ke Mahkamah Konstitusi (MK) pada Kamis (7/11/2019) lalu.