Peneliti Bidang Hukum The Indonesian Institute Muhammad Aulia Y Guzasiah mengatakan nama-nama calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang diserahkan Panitia Seleksi Capim KPK kepada Presiden Joko Widodo, masih bisa diubah oleh Presiden manakala ada desakan publik.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengapresiasi sikap Presiden Joko Widodo yang tidak akan tergesa-gesa menyerahkan 10 nama calon pimpinan KPK periode 2019-2023 ke Komisi III DPR RI.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengajak masyarakat mengawal 10 nama yang telah diserahkan Panitia Seleksi Calon Pimpinan KPK ke Presiden Joko Widodo di Istana Negara pada Senin (2/9/2019).
Presiden Joko Widodo telah menerima 10 nama calon pimpinan (capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dari Panitia Seleksi Calon Pimpinan KPK di Istana Negara, Senin (2/9/2019).
Seleksi Calon Pimpinan (Capim) KPK telah menghasilkan 10 nama. Panitia seleksi telah menyerahkan 10 nama tersebut kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (2/9/2019).
Ribuan pegawai KPK menolak calon pimpimpinan lembaga antirasuah tersebut yang dianggap bermasalah.
Polemik soal proses seleksi dan kriteria harus segera diakhiri karena Panitia Seleksi Calon Pimpinan KPK (Pansel Capim KPK) telah melaksanakan tugasnya secara tepat dan terukur dengan memilih 10 nama Capim KPK terbaik.
Salah satu capim KPK dari kalangan polisi Antam Novambar membeberkan strateginya memberantas korupsi kalau lolos seleksi.
Koalisi Masyarakat Sipil Darurat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta Presiden Joko Widodo mencoret calon pimpinan (capim) KPK 2019-2023 yang bermasalah.
Calon pimpinan KPK Roby Arya Brata ingin memasukkan dewan pengawas dalam struktur lembaga KPK. Untuk itu, ia ingin mengajukan revisi UU No 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.
