Revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) menuai penolakan dari internal KPK sendiri. Sebab, lima komisioner KPK telah menandatangani surat terkait penolakan revisi UU No. 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Rencana revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) menjadi sorotan mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad. Ia turut menyoroti enam poin yang menjadi persoalan dari rencana revisi tersebut.
Revisi Undang-Undang No 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK), yang diusulkan DPR RI, dinilai sebagai upaya pelemahan bagi KPK.
Pengamat hukum dari Universitas Nusa Cendana (Undana) Kupang Dr Karolus Kopong Medan MHum menilai pemerintah dan DPR tidak serius mendukung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam memberantas praktik korupsi di Tanah Air.
KPK mencatat ada sembilan butir poin dalam revisi UU KPK yang bakal membuat lembaga itu lumpuh.
Posisi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat ini dinilai sedang dalam bahaya.
Kritikan tajam dilontarkan ke DPR lantaran memutuskan merevisi UU KPK.
Keputusan DPR membahas RUU KPK ditolak keras oleh banyak kalangan. Kritik berdatangan terhadap wakil rakyat.
RUU KPK yang disetujui DPR untuk dibahas memantik protes keras dari masyarakat sipil.
Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mencatat ada enam poin revisi Undang-Undang nomor 30 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Korupsi. Perubahan diyakini tidak akan melemahkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
